saranarakyat.com: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dari hasil efisiensi belanja negara, bukan dari penambahan utang. Pemerintah sebelumnya memangkas anggaran kementerian dan transfer daerah hingga ratusan triliun rupiah untuk mendanai program prioritas tersebut.
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan pagu anggaran MBG 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun, melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya. Besarnya alokasi ini memicu perbincangan publik soal prioritas belanja negara.
Sejumlah pengamat menilai dana sebesar itu secara teoritis juga bisa digunakan untuk memperluas program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, atau meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan, khususnya guru honorer yang di berbagai daerah masih menerima penghasilan relatif rendah.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima dan menciptakan lapangan kerja melalui ribuan dapur layanan di seluruh Indonesia. Presiden menyebut skala program ini setara memberi makan berkali-kali populasi Singapura setiap hari.
Implementasi MBG juga menjadi sorotan terkait distribusi pengelola dapur yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat.
Pemerintah menilai program ini sebagai investasi jangka panjang untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara diskusi publik masih terus berkembang mengenai keseimbangan antara program gizi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan guru.
SR – Lechie
