saranarakyat.com: Operasi senyap yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Jawa Tengah kembali menyeret seorang kepala daerah. Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman diamankan penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di wilayah Cilacap pada Jumat (13/3/2026) sore.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim penindakan KPK telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pertemuan tertutup yang diduga berkaitan dengan pembahasan proyek pemerintah daerah. Penangkapan terjadi sekitar pukul 16.30–17.00 WIB, ketika penyidik menduga terjadi transaksi atau kesepakatan terkait proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dalam operasi tersebut, penyidik tidak hanya mengamankan bupati. Total 27 orang turut diamankan, terdiri dari pejabat pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pihak swasta yang diduga terkait proyek pengadaan.
Pemeriksaan Awal di Banyumas
Setelah diamankan, Syamsul bersama sejumlah pihak lainnya dibawa ke Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim penyidik KPK.
Pantauan di lokasi menunjukkan Syamsul keluar dari gedung Satreskrim sekitar pukul 21.12 WIB dengan mengenakan masker hijau, kemeja putih lengan panjang, serta celana hitam. Ia tidak memberikan komentar saat ditanya wartawan mengenai penangkapan tersebut.
Rombongan kemudian bergerak menuju Stasiun Purwokerto untuk diberangkatkan ke Jakarta.
Dari informasi yang dihimpun, rombongan menaiki Kereta Api Purwojaya yang berangkat sekitar pukul 21.37 WIB menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Dugaan Pengaturan Proyek Daerah
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap yang melibatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Cilacap.
“Diduga adanya penerimaan oleh pihak bupati yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Cilacap,” kata Budi.
Dalam penyelidikan awal, penyidik menduga terdapat pengaturan proyek pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta. Skema yang sedang didalami antara lain kemungkinan adanya pemberian uang atau komitmen fee kepada pejabat daerah sebagai imbalan atas kemudahan mendapatkan proyek.
Sejumlah Pejabat Daerah Ikut Diamankan
Beberapa pejabat yang turut terlihat diamankan dalam operasi tersebut antara lain Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono serta sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Penyidik kini tengah mendalami sejumlah hal, antara lain: nilai dugaan suap yang diterima, proyek-proyek yang menjadi objek transaksi, aliran dana dari pihak swasta kepada pejabat daerah, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pengadaan.
Penentuan Status Hukum
Sesuai prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh pihak yang diamankan akan menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam.
Dalam waktu tersebut, penyidik akan menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan selama operasi dan pemeriksaan awal.
Korupsi Proyek Daerah Masih Jadi Pola Lama
Penangkapan kepala daerah dalam operasi tangkap tangan kembali menunjukkan bahwa proyek pengadaan pemerintah daerah masih menjadi salah satu celah utama praktik korupsi.
Dalam banyak kasus yang diungkap KPK selama satu dekade terakhir, pola yang sering muncul adalah: pengaturan pemenang tender proyek, permintaan komitmen fee dari kontraktor, pembagian proyek kepada jaringan pengusaha tertentu.
Kasus yang menjerat Bupati Cilacap ini diperkirakan akan membuka lebih jauh praktik pengelolaan proyek daerah serta jaringan pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan proyek pemerintah di tingkat kabupaten.
SR – Lechie
