saraarakyat.com: Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi meminta pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan pemerintah. Permintaan tersebut disampaikan dalam agenda entry meeting pemeriksaan laporan keuangan delapan kementerian/lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V).
Dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Bobby menegaskan bahwa para menteri dan kepala lembaga perlu memastikan perbaikan tata kelola agar permasalahan yang sama tidak terus muncul pada setiap pemeriksaan.
“Para menteri dan kepala badan diharapkan tetap memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang, antara lain terkait pengelolaan kas, persediaan, aset tetap, optimalisasi pendapatan negara, serta kepatuhan pelaksanaan belanja, ujar Bobby.
Ia menjelaskan, temuan berulang dalam laporan keuangan selama ini masih kerap terjadi pada sejumlah aspek pengelolaan keuangan negara. Karena itu, pimpinan K/L diminta memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berjalan efektif di seluruh unit kerja.
Untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa, Bobby juga mendorong kementerian dan lembaga mendiseminasikan hasil pemeriksaan BPK kepada seluruh jajaran organisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mitigasi risiko dapat dilakukan sejak dini serta perbaikan tata kelola berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.
Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh pimpinan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Achmad, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Iskandar Zulkarnaen.
Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya berharap proses pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi kementerian yang dipimpinnya. Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan tata kelola serta akuntabilitas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama.
Sementara itu, Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan.
Temuan-temuan akan menjadi feedback bagi kementerian dan akan segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Tito.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun 2025. Seluruh pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Selain itu, BPK juga melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menilai kepatuhan serta efektivitas pengelolaan keuangan negara pada sejumlah entitas pemerintah. Audit ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
SR – Lechie
