saranarakyat.com: Dorongan publik agar dilakukan klarifikasi atas laporan keuangan PT PLN (Persero) kian menguat. Hal ini seiring dengan perhatian sejumlah elemen masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Koordinator Koalisi Pengawal Uang Rakyat (KPUR), Hamid Topama, menyampaikan bahwa hasil kajian yang dilakukan GRPKN terhadap laporan keuangan PLN yang telah dipublikasikan merupakan bagian dari kontrol publik yang wajar.
Menurutnya, nilai indikatif sebesar Rp72,2 triliun yang menjadi sorotan bukan sekadar angka, melainkan besaran yang signifikan sehingga layak mendapatkan penjelasan terbuka. Oleh karena itu, ia menilai pihak manajemen PLN perlu memberikan klarifikasi secara proporsional kepada publik.
Hamid juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam proses kajian. Ia mengingatkan agar tidak muncul persepsi publik yang dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi proses, termasuk kekhawatiran bahwa hasil telaah yang telah disampaikan tidak berlanjut secara transparan.
Ia menambahkan, langkah GRPKN yang sebelumnya telah melaporkan hasil kajian periode 2021 kepada otoritas merupakan bagian positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, publik masih menantikan kejelasan terkait perkembangan proses klarifikasi, termasuk respons dari pihak PLN.
Lebih lanjut, Hamid menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada Ketua Umum GRPKN, Evert Nunuhitu, terkait progres penyelesaian kajian secara keseluruhan. Ia juga membuka kemungkinan mendorong forum klarifikasi publik, dengan menghadirkan GRPKN sebagai pihak yang dapat menjelaskan metodologi dan temuan kajiannya, sesuai dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu menyampaikan bahwa pihaknya memandang berbagai tanggapan publik, termasuk dari KPUR, sebagai bagian dari dinamika yang konstruktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan, GRPKN terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pihak-pihak berkepentingan, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, GRPKN tetap menjaga batas peran kelembagaannya.
“Dalam menjalankan proses kajian, kami berkomitmen menjaga independensi dan menolak segala bentuk intervensi terhadap prosedur tetap (protap) dan standar operasional (SOP) yang berlaku,” ujar Evert.
GRPKN juga menegaskan tidak akan terlibat dalam langkah-langkah yang bersifat tekanan langsung terhadap pihak tertentu. Seluruh proses kajian dilakukan secara independen, profesional, dan tidak mengandung kepentingan politik.
Evert menambahkan, hasil analisis yang disampaikan merupakan kajian berbasis data publik dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran hukum, kerugian negara, maupun tindak pidana korupsi. Penilaian tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan otoritas yang berwenang.
Dalam pelaksanaannya, GRPKN berpedoman pada protap dan SOP yang telah diterapkan secara konsisten sejak 2018. Prosedur tersebut mencakup tahapan klarifikasi yang dilakukan secara sistematis, yakni melalui pertemuan langsung, klarifikasi tertulis dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait, serta klarifikasi melalui publikasi media yang diikuti penyampaian kepada otoritas hukum.
Terkait kajian atas laporan keuangan PLN periode 2021–2024, GRPKN menyatakan bahwa seluruh proses telaah telah selesai. Saat ini, posisi kajian berada pada tahap ketiga atau tahap akhir, yakni proses klarifikasi melalui publikasi sebelum disampaikan kepada otoritas berwenang.
GRPKN menyebut bahwa tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme standar yang selama ini diterapkan dalam setiap kajian. Pihak PLN juga disebut telah diinformasikan untuk memberikan klarifikasi sebelum proses dilanjutkan.
Dengan penjelasan ini, GRPKN berharap publik dapat melihat keseluruhan proses secara utuh sebagai bagian dari upaya menjaga integritas data, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
SR-Poltje
