saranarakyat.com: Wacana menjadikan ekspor sumber daya alam Indonesia berada di bawah satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia mulai memunculkan kegelisahan di kalangan eksportir. Di ruang publik, gagasan itu dipromosikan sebagai langkah memperkuat kontrol negara atas devisa. Namun di balik layar, pelaku industri justru berbicara tentang potensi kekacauan rantai ekspor, kontrak internasional yang terganggu, hingga ancaman pelemahan rupiah yang bisa jauh lebih serius daripada yang diperkirakan pemerintah.
Sejumlah eksportir komoditas mengaku mulai menghitung ulang risiko bisnis mereka. Kekhawatiran terbesar bukan semata soal perpindahan administrasi ekspor, melainkan kemungkinan lahirnya “single gate bureaucracy” yang memperlambat transaksi internasional bernilai miliaran dolar.
Dalam perdagangan komoditas global, kecepatan dan kepastian adalah segalanya. Batu bara, CPO, nikel, hingga mineral strategis diperdagangkan dalam sistem kontrak ketat dengan jadwal pengiriman yang presisi. Sedikit saja keterlambatan dokumen atau perubahan skema pembayaran dapat memicu penalti, pembatalan kontrak, bahkan perpindahan pembeli ke negara pesaing.
“Buyer luar negeri itu tidak menunggu. Kalau ada ketidakpastian administrasi atau approval berlapis, mereka bisa langsung switch ke negara lain,” ujar seorang eksportir batu bara yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Kekhawatiran serupa datang dari pelaku industri sawit. Mereka menilai mekanisme ekspor satu pintu berpotensi menciptakan bottleneck baru, terutama bila seluruh transaksi devisa dan penjualan harus melewati entitas tunggal negara.
“Selama ini perusahaan sudah punya jaringan trading, financing, hedging, dan shipping sendiri. Kalau semua dipusatkan mendadak, risikonya bukan efisiensi, tapi antrean,” kata seorang eksekutif perusahaan eksportir CPO.
Masalahnya menjadi lebih serius karena sektor SDA bukan sekadar urusan perdagangan biasa. Komoditas adalah mesin pemasok dolar terbesar Indonesia. Ketika ekspor berjalan lancar, devisa masuk deras, neraca perdagangan surplus, dan rupiah relatif stabil. Tetapi ketika aliran dolar terganggu, tekanan langsung menjalar ke pasar keuangan.
Pernyataan Founder Jarvis Asset Management, Kartika Sutandi, bahwa rupiah berpotensi menyentuh Rp25.000 per dolar AS mungkin terdengar dramatis. Namun angka itu sesungguhnya menggambarkan satu hal penting: pasar sangat sensitif terhadap ketidakpastian devisa.
Jika eksportir menghadapi hambatan, maka volume dolar hasil ekspor yang masuk ke domestik bisa menurun. Pada saat yang sama, Indonesia tetap membutuhkan dolar untuk membayar impor energi, utang luar negeri, dan kebutuhan korporasi swasta. Ketidakseimbangan itulah yang dapat memicu tekanan berlapis pada nilai tukar.
Yang lebih dikhawatirkan pasar adalah kemungkinan efek domino terhadap peringkat utang Indonesia, inilah yang mulai dibaca investor.
Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings dan Moody’s Ratings selama ini mempertahankan peringkat Indonesia di level layak investasi karena kombinasi disiplin fiskal, pertumbuhan ekonomi stabil, dan ketahanan eksternal yang cukup baik. Namun ketiganya juga selalu menyoroti satu faktor penting: konsistensi kebijakan dan kredibilitas institusi.
Jika kebijakan ekspor satu pintu dianggap mengganggu mekanisme pasar dan memperbesar risiko penerimaan devisa negara, investor obligasi bisa mulai melepas surat utang Indonesia. Dalam skenario terburuk, tekanan jual di pasar obligasi akan memukul rupiah lebih dalam.
Pasar global memiliki memori panjang soal eksperimen kontrol devisa dan perdagangan oleh negara. Argentina pernah mengalami pelarian modal besar ketika pemerintah terlalu agresif mengendalikan arus dolar ekspor pertanian. Nigeria menghadapi tekanan kronis pada mata uangnya setelah pembatasan devisa menciptakan dual market dan ketidakpercayaan investor. Bahkan Venezuela menjadi contoh ekstrem ketika kontrol negara atas ekspor minyak justru menghancurkan kapasitas produksi dan devisa nasional.
Indonesia tentu belum berada di titik itu. Fundamental ekonomi nasional masih jauh lebih sehat. Namun pasar keuangan tidak menunggu krisis benar-benar terjadi. Mereka bergerak berdasarkan persepsi risiko.
Yang menarik, hingga kini belum terlihat penjelasan rinci mengenai bagaimana Danantara Sumberdaya Indonesia akan bekerja secara operasional. Belum jelas apakah badan tersebut hanya menjadi agregator devisa, trader utama, clearing house, atau bahkan pengendali penuh kontrak ekspor.
Ketidakjelasan itu sendiri sudah menjadi sumber kecemasan. Beberapa eksportir juga mempertanyakan potensi benturan kepentingan jika negara sekaligus bertindak sebagai regulator dan pelaku perdagangan. Dalam praktik global, model seperti ini sering menimbulkan persoalan transparansi harga, akses pasar, hingga fairness antar pelaku usaha.
“Kalau negara jadi wasit sekaligus pemain, mekanisme pasar bisa terganggu. Investor asing pasti memperhatikan itu,” ujar seorang pelaku industri tambang.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya memiliki alasan kuat untuk memperketat pengelolaan devisa SDA. Selama bertahun-tahun, negara mengeluhkan besarnya devisa hasil ekspor yang parkir di luar negeri serta lemahnya kontrol terhadap arus dolar komoditas. Dalam konteks itu, keinginan memperbesar manfaat SDA bagi ekonomi domestik bukan sesuatu yang keliru.
Tetapi sejarah menunjukkan, dalam sektor komoditas global, keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya kontrol negara semata. Yang menentukan adalah kualitas tata kelola dan kepercayaan pasar.
Masalah terbesar dari kebijakan yang terlalu mendadak bukan hanya potensi perlambatan ekspor. Yang jauh lebih berbahaya adalah munculnya persepsi bahwa Indonesia mulai bergerak ke arah ekonomi komando di sektor devisa strategis.
Dan ketika persepsi itu mulai dipercaya pasar internasional, yang pertama kali bereaksi biasanya bukan birokrasi, melainkan rupiah.
Evert Nunuhitu – Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN).
