saranarakyat.com:Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kegelisahannya terhadap kondisi fiskal Indonesia yang dinilai belum sebanding dengan besarnya kekayaan alam nasional. Dalam pidato RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo bahkan menyinggung Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara berkembang lain dalam kemampuan mengumpulkan penerimaan negara.
Menurut Prabowo, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam dengan ekspor komoditas besar. Namun di sisi lain, penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) justru masih tergolong rendah.
“Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo memaparkan, devisa dari tiga komoditas utama Indonesia sepanjang 2025 mencapai lebih dari US$ 65 miliar atau sekitar Rp 1.100 triliun. Nilai tersebut berasal dari ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
Ia menyebut ekspor minyak kelapa sawit menghasilkan sekitar US$ 23 miliar, batu bara US$ 30 miliar, dan paduan besi mencapai US$ 16 miliar.
Meski demikian, pemerintah menilai besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara.
Berdasarkan data IMF 2025 yang disampaikan Prabowo, rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 11-12 persen. Angka itu disebut masih di bawah sejumlah negara lain di kawasan maupun negara berkembang.
“Kita harus introspeksi. Kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa bedanya kita dengan Malaysia, Kamboja, Filipina?” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengaku terkejut ketika pertama kali menerima laporan mengenai kondisi fiskal nasional setelah resmi menjadi presiden.
“Saya merasa setelah menerima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah dipukul di ulu hati saya,” katanya.
Rasio penerimaan negara terhadap PDB selama ini menjadi salah satu indikator penting dalam membaca kapasitas fiskal suatu negara. Semakin besar rasio tersebut, semakin luas ruang pemerintah membiayai pembangunan, subsidi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan tanpa tekanan utang berlebihan.
Ekonom menilai rendahnya rasio penerimaan Indonesia dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari basis pajak yang sempit, dominasi sektor informal, lemahnya pengawasan, hingga kebocoran dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekspor.
Pemerintah saat ini mendorong penguatan hilirisasi industri, digitalisasi perpajakan, serta pengetatan tata kelola devisa hasil ekspor untuk memperbesar ruang fiskal negara di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
SR-Lechie
