Bekasi, saranarakyat.com – Usulan kenaikan tarif TransJabodetabek menjadi Rp10.000 memicu gelombang keberatan dari para pengguna harian. Bagi sebagian besar komuter, persoalannya bukan sekadar tambahan ongkos perjalanan, melainkan belum sebandingnya kualitas layanan dengan beban biaya yang diminta pemerintah.
Sejumlah penumpang menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan fasilitas, penambahan armada, ketepatan waktu, dan kenyamanan halte sebelum membahas penyesuaian tarif. Di tengah tekanan biaya hidup yang masih dirasakan banyak keluarga, kenaikan ongkos transportasi dinilai berpotensi semakin menggerus daya beli masyarakat.
Benyamin (40), pengguna TransJabodetabek rute Harapan Indah–Pulo Gadung, mengaku keberatan jika tarif langsung dinaikkan menjadi Rp10.000. Menurutnya, pelayanan yang diterima penumpang hingga kini masih jauh dari harapan.
Kalau langsung naik Rp10.000 tentu berat. Sekarang semua kebutuhan hidup sudah naik, sementara bus masih sering penuh, waktu tunggu lama, dan halte di beberapa titik juga belum nyaman, ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ruben (26), seorang karyawan swasta yang setiap hari menggunakan TransJabodetabek menuju kawasan Cakung. Dengan penghasilan yang belum mencapai Upah Minimum Regional (UMR), ia mengaku harus menghitung secara cermat setiap pengeluaran bulanan.
Kenaikan tarif memang kelihatannya tidak besar, tetapi kalau dihitung untuk perjalanan pulang-pergi selama satu bulan, jumlahnya cukup terasa. Kami harus mengurangi pos kebutuhan lain, katanya.
Martha (27), warga polo gebang, juga meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, mayoritas pengguna TransJabodetabek merupakan pekerja yang menggantungkan mobilitas sehari-hari pada transportasi umum.
Kalau pelayanan memang meningkat, masyarakat pasti bisa memahami. Tapi kalau yang naik duluan justru tarifnya, tentu banyak yang bertanya-tanya,” ujarnya.
Kekhawatiran Pengguna Beralih ke Kendaraan Pribadi
Selain persoalan biaya, para komuter juga mengkhawatirkan dampak lanjutan apabila tarif benar-benar dinaikkan tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan. Sebagian pengguna mengaku mulai mempertimbangkan menggunakan kendaraan pribadi atau mencari moda transportasi lain yang dianggap lebih efisien.
Kondisi itu dinilai berpotensi bertolak belakang dengan upaya pemerintah mengurangi kemacetan melalui peningkatan penggunaan transportasi publik. Kalau ongkos makin mahal tetapi pelayanannya tetap sama, orang bisa saja memilih membawa motor atau mobil sendiri. Akhirnya jalanan semakin macet, ujar salah seorang pengguna.
Kritik terhadap Prioritas Kebijakan
Di media sosial, usulan kenaikan tarif juga memicu perdebatan yang lebih luas. Sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Mereka berpendapat pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan pelayanan publik benar-benar membaik sebelum membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. Sejumlah warganet juga menyampaikan kritik bahwa dalam beberapa tahun terakhir masyarakat merasa semakin sering menghadapi berbagai penyesuaian tarif, iuran, maupun pungutan, sementara peningkatan kualitas layanan publik belum selalu dirasakan secara merata.
Pandangan tersebut merupakan bagian dari aspirasi dan kritik yang berkembang di ruang publik. Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa usulan penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan operasional transportasi umum sekaligus mendukung integrasi layanan antarmoda.
Pemerintah Sebut Masih Tahap Usulan
Sebelumnya, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Sugihardjo, mengusulkan tarif TransJakarta di dalam wilayah DKI Jakarta menjadi Rp5.000, sedangkan tarif TransJabodetabek menjadi Rp10.000.
Menurut DTKJ, usulan tersebut merupakan hasil kajian yang mempertimbangkan biaya operasional, integrasi layanan, serta keberlanjutan sistem transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Hingga kini, usulan tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, bagi para komuter, persoalan utamanya bukan sekadar angka Rp10.000. Yang mereka harapkan adalah komitmen nyata bahwa setiap rupiah tambahan yang dibayarkan masyarakat benar-benar diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, mulai dari armada yang lebih memadai, waktu tunggu yang lebih singkat, halte yang nyaman, hingga ketepatan waktu perjalanan.
Bagi para pengguna transportasi umum, pelayanan yang baik bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak yang seharusnya hadir sebelum pemerintah meminta masyarakat membayar lebih.
SR – Buddy
