saranarakyat.com:Penurunan tingkat pengangguran terbuka kerap dibaca sebagai kabar baik bagi perekonomian nasional. Dalam berbagai rilis resmi Badan Pusat Statistik, indikator ini menunjukkan tren membaik dalam beberapa periode terakhir. Namun, di saat yang sama, publik juga dihadapkan pada realitas lain: gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai sektor, mulai dari manufaktur padat karya hingga industri berbasis teknologi.
Dua fakta ini tampak berlawanan. Jika pengangguran turun, mengapa PHK tetap marak? Jawabannya mengarah pada satu fenomena yang jarang dibicarakan secara jujur: ilusi perbaikan pasar kerja.
Secara metodologis, seseorang dikategorikan bekerja apabila melakukan aktivitas produktif, bahkan hanya satu jam dalam seminggu. Definisi yang longgar ini membuat banyak individu yang terdampak PHK tidak serta-merta tercatat sebagai penganggur. Mereka yang beralih menjadi pekerja lepas, pedagang kecil, pengemudi ojek daring, atau pekerja serabutan tetap masuk dalam kategori “bekerja”.
Dengan demikian, penurunan angka pengangguran tidak selalu mencerminkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Yang terjadi justru sering kali adalah pergeseran—dari pekerjaan formal yang relatif stabil menuju sektor informal yang rentan dan berproduktivitas rendah.
Fenomena ini mencerminkan apa yang dalam ekonomi ketenagakerjaan disebut sebagai job substitution, bukan job creation. Lapangan kerja memang tetap ada, tetapi kualitasnya menurun. Upah menjadi tidak pasti, jam kerja tidak menentu, serta minim perlindungan sosial. Dalam konteks ini, pasar kerja tidak benar-benar membaik, melainkan beradaptasi dalam kondisi tertekan.
Lebih jauh, indikator pengangguran terbuka juga tidak menangkap kelompok setengah menganggur, mereka yang bekerja di bawah kapasitasnya, baik dari sisi jam kerja maupun tingkat pendapatan. Kelompok ini jumlahnya signifikan, namun kerap tersembunyi di balik statistik yang terlihat positif.
Di sisi lain, struktur ekonomi Indonesia turut memperkuat fenomena ini. Ketergantungan pada sektor informal masih tinggi, sementara transformasi menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah belum sepenuhnya tuntas. Ketika tekanan terjadi—baik akibat perlambatan global maupun disrupsi teknologi—sektor formal menjadi yang pertama melakukan penyesuaian, termasuk melalui PHK. Sementara itu, sektor informal berfungsi sebagai “katup pengaman” yang menyerap tenaga kerja secara cepat, meski dengan kualitas yang lebih rendah.
Tidak adanya sistem perlindungan pengangguran yang kuat juga mempercepat proses ini. Berbeda dengan negara maju yang menyediakan tunjangan pengangguran, pekerja di Indonesia cenderung tidak memiliki pilihan selain segera mencari sumber penghasilan apa pun yang tersedia. Akibatnya, angka pengangguran dapat tetap rendah, bahkan ketika tekanan ekonomi meningkat.
Dalam konteks ini, membaca kondisi pasar kerja hanya melalui indikator pengangguran terbuka menjadi tidak memadai. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, tingkat informalitas, serta dinamika upah riil.
Penurunan pengangguran memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta mampu memberikan penghidupan yang layak. Tanpa itu, perbaikan yang terlihat hanya akan menjadi statistik semu—memberi kesan kemajuan, tetapi menyembunyikan kerentanan yang lebih dalam.
Dengan kata lain, pengangguran yang menurun bukan berarti tekanan telah mereda, melainkan sering kali menandakan bahwa para korban PHK telah “terserap” ke dalam pekerjaan dengan kualitas yang lebih rendah. Di sinilah letak tantangan sesungguhnya: bukan sekadar menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan yang bermartabat dan berkelanjutan.
SR – Martharina
Artikel ini ditulis berdasarkan diskusi terbatas tim redaksi dengan pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum GRPKN, Evert nunuhitu
