SARANARAKYAT – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka ruang baru dalam peta kekuasaan nasional. Setelah kursi orang nomor dua di pemerintahan kosong, perhatian politik kini tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya karena Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon pengganti, tetapi karena keputusan tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan partai-partai di sekitar Istana.
Bursa calon Wakil Presiden yang mulai diperbincangkan, sebagaimana diangkat Tempo dalam artikel “Bursa Wakil Presiden di Kantong Prabowo”, memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana mencari figur untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Di balik nama-nama yang beredar, terdapat pertanyaan politik yang lebih besar: apakah Prabowo akan memilih figur yang memperkuat kendali internal pemerintahan, mengakomodasi kepentingan partai koalisi, atau menghadirkan tokoh yang dapat memperluas dukungan politik di parlemen?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah MPR pada Jumat, 13 November 2026, memutuskan mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pemilihan dan pelantikan pengganti Gibran dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
Dengan demikian, proses pergantian Wapres kini memasuki tahap formal. Prabowo memiliki ruang konstitusional untuk menentukan dua nama, sementara MPR akan memilih satu di antaranya.
Prabowo menjadi pusat gravitasi politik
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan ini menempatkan Prabowo sebagai aktor utama dalam tahap pengajuan kandidat. Presiden tidak menunjuk langsung satu orang pengganti, tetapi menentukan dua nama yang akan dibawa ke proses pemilihan di MPR.
Secara politik, kewenangan tersebut memberi Prabowo posisi strategis. Ia dapat mempertimbangkan pengalaman pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, hubungan dengan partai-partai, serta kebutuhan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon. Presiden juga dapat berkonsultasi atau berunding dengan partai-partai koalisi, sebagaimana mekanisme yang berkaitan dengan UU MD3.
Pernyataan Yusril memperlihatkan dua hal. Pertama, keputusan formal berada di tangan Presiden. Kedua, komunikasi dengan partai-partai tetap menjadi bagian penting dari dinamika politik sebelum nama kandidat ditetapkan.
Karena itu, bursa Wapres bukan sekadar kompetisi popularitas tokoh. Ini merupakan proses negosiasi politik yang akan memperlihatkan bagaimana Prabowo menyeimbangkan kewenangan konstitusional dengan kepentingan koalisi.
AHY, Puan, Dasco, Bahlil: nama besar, kepentingan berbeda
Sejumlah nama mulai disebut dalam pembicaraan publik, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Bahlil Lahadalia, Pramono Anung, dan Yusril Ihza Mahendra.
Masing-masing memiliki latar belakang dan posisi politik berbeda. AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dan anggota kabinet. Puan adalah Ketua DPR sekaligus tokoh penting PDI Perjuangan. Dasco merupakan Wakil Ketua DPR dan figur sentral Partai Gerindra. Bahlil memimpin Partai Golkar sekaligus menjabat Menteri ESDM.
Nama Pramono Anung memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sementara Yusril mempunyai latar belakang hukum tata negara dan saat ini berada dalam jajaran kabinet.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut belum menunjukkan adanya pencalonan resmi. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa partai tertentu telah memperoleh kesepakatan atau jatah kursi Wapres.
Yang menarik justru respons Demokrat. Setelah berkonsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, AHY menyatakan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan nama calon pengganti Gibran. Partai itu menyerahkan proses pengajuan dua kandidat kepada Prabowo.
AHY menegaskan bahwa sikap tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan meminta agar spekulasi politik tidak mendahului proses konstitusional.
Sikap Demokrat ini patut dicermati. Di tengah munculnya nama AHY dalam bursa, partainya justru tidak mengambil langkah formal untuk mendorong kandidat sendiri. Ini dapat dibaca sebagai pilihan untuk memberi ruang kepada Presiden sekaligus menjaga hubungan politik dengan pemerintahan.
Pertemuan partai koalisi: konsultasi atau negosiasi kekuasaan?
Pada Jumat, 13 November 2026, muncul rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor. Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf dan Sekjen NasDem Hermawi Taslim menyampaikan adanya agenda pertemuan tersebut kepada wartawan. Pertemuan itu menjadi penting karena berlangsung ketika proses pengisian jabatan Wapres mulai memasuki tahapan formal.
Secara konstitusional, Prabowo tidak diwajibkan menyerahkan kewenangan pengajuan kandidat kepada partai politik. Namun, secara politik, komunikasi dengan koalisi dapat membantu memastikan bahwa dua nama yang diajukan memperoleh penerimaan dalam proses pemilihan di MPR.
Di sinilah kepentingan partai-partai akan terlihat. Partai yang memiliki kekuatan besar di parlemen tentu berkepentingan agar suaranya diperhitungkan. Sementara partai yang memiliki kader potensial dapat berharap agar figur dari lingkarannya masuk dalam pertimbangan Presiden.
Tetapi, konsultasi tidak otomatis berarti pembagian jabatan. Belum ada informasi terverifikasi yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan mengenai nama calon Wapres.
Publik perlu membedakan antara pertemuan politik, komunikasi koalisi, dan keputusan resmi Presiden. Ketiganya memiliki kedudukan yang berbeda.
Gerindra, Golkar, Demokrat, dan partai lain: siapa memperoleh pengaruh?
Pergantian Wapres berpotensi menjadi ujian bagi soliditas koalisi pemerintahan.
Jika Prabowo mengajukan figur dari Gerindra, publik akan melihatnya sebagai pilihan yang memperkuat representasi partai Presiden dalam struktur eksekutif. Jika figur dari partai koalisi lain yang dipilih, keputusan itu dapat dibaca sebagai bentuk akomodasi politik dan penguatan hubungan antarkekuatan pendukung pemerintah.
Sementara jika Presiden memilih figur nonpartai atau tokoh dengan latar belakang profesional, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana figur tersebut membangun komunikasi dengan partai-partai di parlemen.
Tidak ada satu pilihan yang secara otomatis menjamin stabilitas. Setiap skenario memiliki konsekuensi politik dan kebutuhan koordinasi yang berbeda.
Karena itu, ukuran keberhasilan proses ini bukan sekadar apakah partai tertentu mendapatkan posisi, melainkan apakah pengganti Wapres mampu menjalankan fungsi konstitusional, membantu Presiden, dan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Bayang-bayang Jokowi dan perubahan konfigurasi politik
Pengunduran diri Gibran juga membawa dimensi politik lain, yakni hubungan antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.
Gibran merupakan putra Jokowi dan terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Karena itu, perubahan posisi Gibran tidak dapat dilepaskan dari perhatian publik terhadap hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Reuters melaporkan bahwa sejumlah analis melihat kemungkinan perubahan dinamika hubungan kedua tokoh setelah Gibran mundur. Namun, Jokowi dan Gibran juga telah menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Gibran menyatakan tidak akan bergabung dengan oposisi. Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis menandai keretakan hubungan Prabowo-Jokowi.
Namun, secara politik, perubahan ini memang menggeser konfigurasi awal pemerintahan yang terbentuk setelah Pilpres 2024. Sosok yang akan menggantikan Gibran dapat membawa pola komunikasi, jaringan politik, dan hubungan antarkekuatan yang berbeda.
Apakah Prabowo akan mempertahankan keseimbangan politik yang selama ini terbentuk, atau menggunakan momentum ini untuk memperkuat konfigurasi pemerintahannya sendiri? Jawabannya akan terlihat dari dua nama yang diajukan kepada MPR.
Dari polemik ijazah menuju persoalan legitimasi dan kepercayaan publik
Pergantian Wapres tidak dapat dipisahkan dari polemik dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan pertimbangan terkait bukti pendidikan dalam perkara yang diajukan mengenai persyaratan pencalonan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, Gibran kemudian memilih menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Presiden dan MPR.
Pada 12 November 2026, Prabowo mengumumkan telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menyatakan menghormati keputusan tersebut. Gibran kemudian menyerahkan surat kepada pimpinan MPR untuk diproses sesuai ketentuan.
Pengunduran diri ini harus dibedakan dari pemakzulan. Tidak ada keputusan MPR yang menyatakan Gibran diberhentikan melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses pengisian jabatan yang sekarang berjalan merupakan tindak lanjut atas kekosongan jabatan Wapres.
Meski demikian, persoalan dokumen pendidikan tetap menyisakan pertanyaan mengenai standar verifikasi administrasi pencalonan pejabat negara. Evaluasi terhadap prosedur penyetaraan dan pemeriksaan dokumen menjadi penting agar kepastian hukum tidak hanya dibicarakan ketika kontroversi muncul.
2 Desember: keputusan yang akan memperlihatkan arah pemerintahan
MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti Gibran. Presiden diminta mengajukan dua nama, yang selanjutnya akan diverifikasi sebelum dipilih melalui sidang MPR.
Waktu yang tersedia tidak panjang. Prabowo harus mempertimbangkan kandidat yang memenuhi persyaratan, memiliki kapasitas menjalankan tugas kenegaraan, dan dapat diterima dalam proses pemilihan.
Di sisi lain, partai-partai koalisi perlu menunjukkan bahwa kepentingan politik mereka tidak menghambat mekanisme konstitusional.
Pergantian Wapres ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo dalam tiga hal: menentukan figur yang tepat, menjaga hubungan dengan partai-partai pendukung, dan memastikan proses berlangsung terbuka serta sesuai konstitusi.
Bagi publik, yang perlu diawasi bukan hanya siapa yang akhirnya terpilih. Publik juga perlu mengetahui bagaimana proses seleksi dilakukan, apa pertimbangan yang digunakan, dan bagaimana kandidat tersebut akan menjalankan tanggung jawabnya.
Kursi Wakil Presiden kini berada dalam proses pengisian. Prabowo memegang kewenangan mengajukan dua nama, partai-partai memiliki kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, dan MPR memegang keputusan pemilihan. Di antara ketiganya, kualitas kepemimpinan politik akan terlihat dari kemampuan menjaga agar kepentingan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi. https://www.saranarakyat.com – Lesly Waluyo
