Oligarki, ekonomi politik, dan pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan

Jakarta, saranarakyat.com – Setiap kali pertumbuhan ekonomi diumumkan, investasi meningkat, atau proyek pembangunan baru diresmikan, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah seberapa besar angka yang berhasil dicapai negara.

Namun, ada pertanyaan lain yang sering kali jauh lebih penting: siapa yang menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika kekayaan, akses terhadap sumber daya, dan pengaruh politik semakin terkonsentrasi pada kelompok yang relatif terbatas.

Di sinilah persoalan oligarki tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai isu politik. Oligarki pada dasarnya juga merupakan persoalan ekonomi. Ia berbicara tentang hubungan antara kekayaan dan kekuasaan, tentang siapa yang memiliki akses paling besar terhadap proses pengambilan keputusan, serta tentang bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi distribusi kesempatan dan kesejahteraan.

Dalam situasi seperti itu, pertumbuhan ekonomi dapat saja tercatat positif. Investasi dapat terus meningkat. Proyek pembangunan dapat terus berjalan.

Tetapi pertumbuhan yang tinggi tidak selalu identik dengan pemerataan.  Dan pembangunan yang besar tidak selalu berarti kesejahteraan dirasakan secara merata.

Ketika Modal Memasuki Ruang Kekuasaan

Tidak ada yang salah dengan kekayaan.  Tidak ada pula larangan bagi pengusaha untuk terlibat dalam kehidupan politik. Dunia usaha dan pemerintah, pada tingkat tertentu, justru harus bekerja sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Persoalan muncul ketika hubungan antara kekuatan modal dan kekuasaan politik menjadi terlalu dekat sehingga batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok mulai kabur.

Jeffrey A. Winters, dalam kajiannya mengenai oligarki, memandang oligarki sebagai kemampuan pelaku yang memiliki kekayaan besar untuk mempertahankan dan melindungi kekayaannya melalui berbagai sumber daya kekuasaan.

Dalam konteks negara modern, kekuasaan tersebut tidak selalu dijalankan dengan cara menduduki jabatan politik secara langsung.

Pengaruh dapat bekerja melalui jaringan; Melalui hubungan bisnis; Melalui akses terhadap pengambil kebijakan; Melalui pembiayaan politik; Atau melalui kemampuan memengaruhi arah regulasi.

Ketika modal memiliki akses yang terlalu besar terhadap pusat kekuasaan, muncul risiko bahwa kebijakan ekonomi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kebutuhan masyarakat secara luas.

Pertanyaan publik kemudian menjadi penting: apakah negara sedang mengatur pasar, atau justru pasar yang mulai memiliki pengaruh terlalu besar terhadap negara?

Persaingan yang Tidak Selalu Dimulai dari Garis yang Sama

Secara teori, ekonomi pasar menjanjikan kompetisi.  Setiap pelaku usaha memiliki kesempatan untuk tumbuh.  Inovasi memperoleh ruang. Usaha baru dapat muncul.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pelaku ekonomi memasuki arena dengan sumber daya yang sama.

Ada kelompok yang memiliki modal besar. Ada yang memiliki akses terhadap jaringan bisnis internasional. Ada pula yang telah memiliki hubungan panjang dengan pusat-pusat pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, terdapat pelaku usaha kecil yang harus berhadapan dengan persoalan permodalan, perizinan, teknologi, distribusi, dan akses pasar.

Bagi kelompok usaha mikro dan kecil, hambatan untuk berkembang sering kali bukan hanya persoalan kemampuan berbisnis.

Mereka juga menghadapi struktur ekonomi yang dalam beberapa sektor telah dikuasai oleh pemain besar.

Karena itu, kompetisi tidak selalu berlangsung di atas lapangan yang sama. Satu kelompok memasuki pertandingan dengan modal, jaringan, dan akses yang lengkap. Kelompok lainnya baru berusaha mencari pintu masuk.

Di sinilah negara seharusnya memainkan peran penting. Bukan untuk memusuhi perusahaan besar.  Bukan pula untuk menghukum mereka yang berhasil membangun kekayaan.

Melainkan memastikan bahwa keberhasilan satu kelompok tidak menutup kesempatan bagi kelompok lain untuk tumbuh.

Ketika Kebijakan Publik Berisiko Kehilangan Jarak

Setiap kebijakan ekonomi pada akhirnya menciptakan pemenang dan pihak yang harus menanggung konsekuensi.

Kebijakan perpajakan, misalnya, dapat memberikan dampak berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat.  Demikian pula kebijakan investasi, pertambangan, impor, pengelolaan lahan, proyek infrastruktur, hingga pemberian insentif kepada dunia usaha.

Karena itu, semakin dekat hubungan antara pembuat kebijakan dan kelompok yang memperoleh manfaat dari sebuah kebijakan, semakin penting pula prinsip transparansi diterapkan.

Konflik kepentingan tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran hukum.  Namun, potensi konflik kepentingan harus tetap menjadi perhatian.  Negara harus mampu menjaga jarak yang sehat dengan seluruh kelompok kepentingan.

Sebab pemerintah tidak hanya bekerja untuk investor. Tidak hanya untuk dunia usaha. Tidak hanya untuk kelompok yang memiliki kemampuan mendanai kegiatan politik.  Pemerintah bekerja untuk seluruh warga negara.

Ketika masyarakat mulai melihat bahwa akses terhadap kebijakan lebih mudah diperoleh oleh kelompok tertentu, kepercayaan terhadap institusi publik dapat mengalami persoalan.

Dan ketika kepercayaan mulai menurun, yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi kebijakan ekonomi, tetapi juga kualitas demokrasi.

Pertumbuhan Tidak Selalu Berarti Pemerataan

Salah satu persoalan terbesar dalam pembangunan adalah kecenderungan untuk menilai keberhasilan hanya berdasarkan angka pertumbuhan. Padahal, pertanyaan mengenai distribusi tidak kalah penting.

Jika ekonomi tumbuh, siapa yang memperoleh manfaat terbesar?  Apakah pertumbuhan menghasilkan lapangan pekerjaan yang layak? Apakah pelaku usaha kecil ikut berkembang?

Apakah masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi sumber daya memperoleh peningkatan kesejahteraan?  Apakah pembangunan memperluas kesempatan atau justru memperkuat kelompok yang telah memiliki keunggulan sejak awal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena ekonomi tidak hanya berbicara tentang angka.

Ekonomi pada akhirnya berbicara tentang kehidupan manusia.  Tentang kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Tentang kesempatan memperoleh pekerjaan.  Tentang biaya pendidikan. Tentang akses pelayanan kesehatan, dan tentang kemampuan masyarakat membangun masa depan yang lebih baik.

Ketika sebagian besar manfaat pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, ketimpangan dapat menjadi persoalan struktural.

Rakyat mungkin melihat gedung-gedung baru tumbuh. Proyek-proyek besar terus diresmikan. Nilai investasi meningkat.  Tetapi kehidupan sehari-hari mereka belum tentu berubah secara signifikan.

Sumber Daya Alam dan Pertanyaan tentang Kepemilikan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Mineral; Energi; Hutan; Laut; Lahan. Seluruhnya merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sangat besar.

Karena itu, pengelolaan sumber daya alam selalu berkaitan dengan pertarungan kepentingan.  Pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa yang memiliki kemampuan untuk mengelola.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa besar manfaat pengelolaan kekayaan alam tersebut kembali kepada negara dan masyarakat?

Jika sumber daya hanya menghasilkan akumulasi keuntungan bagi kelompok terbatas, sementara masyarakat sekitar tetap menghadapi kemiskinan dan kerusakan lingkungan, maka terdapat persoalan serius dalam model pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi tidak dapat hanya dihitung berdasarkan besarnya investasi.  Ia juga harus dihitung berdasarkan biaya sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat.

Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya di wilayahnya menghasilkan kekayaan.  Mereka harus menjadi bagian dari penerima manfaat pembangunan.

Rakyat dan Harga dari Konsentrasi Kekuasaan

Dampak oligarki terhadap kehidupan rakyat sering kali tidak terlihat secara langsung.  Tidak ada kebijakan yang secara terbuka mengatakan bahwa negara hanya bekerja untuk kelompok tertentu.

Tetapi pengaruhnya dapat muncul melalui struktur ekonomi. Melalui kesempatan kerja yang tidak merata. Melalui akses permodalan yang sulit. Melalui konsentrasi kepemilikan.  Melalui kebijakan yang lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki jaringan kuat, dan melalui pembangunan yang tidak selalu melibatkan kepentingan masyarakat secara setara.

Pada akhirnya, rakyatlah yang menghadapi konsekuensi ketika kebijakan publik gagal menciptakan keadilan.

Mereka menghadapi gejolak harga kebutuhan hidup; Mereka sulit mencari pekerjaan. Mereka masih membayar pajak. Mereka menggunakan layanan publik seadanya, karena itu, rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan arah kebijakan negara.

Pengawasan terhadap kekuasaan bukan tindakan anti-pemerintah.  Kritik terhadap konsentrasi modal bukan berarti menolak investasi.  Justru pengawasan diperlukan agar investasi dan pembangunan tidak kehilangan tujuan utamanya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Membatasi Pengaruh, Bukan Memusuhi Kekayaan

Membicarakan oligarki tidak berarti negara harus memusuhi orang kaya.  Persoalan utamanya bukan keberadaan kekayaan. Persoalannya adalah ketika kekayaan dapat membeli akses yang tidak dimiliki oleh warga negara lainnya.

Sebuah negara demokratis harus memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk berhasil.  Tetapi negara juga harus memastikan bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat digunakan untuk menciptakan kekuasaan politik yang tidak terbatas.

Karena itu, transparansi pendanaan politik menjadi penting.  Demikian pula dengan keterbukaan dalam proses penyusunan kebijakan.

Partai politik harus memiliki mekanisme pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi harus disusun secara transparan. Dan konflik kepentingan harus dapat diidentifikasi serta diawasi.

Selain itu, negara harus memperkuat institusi yang menjamin persaingan usaha berlangsung secara sehat.  Usaha kecil dan menengah membutuhkan lebih dari sekadar slogan. Mereka membutuhkan akses pembiayaan. Kepastian hukum. Kemudahan berusaha. Dan perlindungan dari praktik persaingan yang tidak sehat.

Mengembalikan Negara kepada Kepentingan Publik

Pada akhirnya, perdebatan tentang oligarki bukan semata-mata perdebatan mengenai siapa yang kaya dan siapa yang berkuasa.  Ini adalah perdebatan tentang arah negara.  Apakah kebijakan publik benar-benar dibuat untuk memperluas kesejahteraan?

Ataukah negara perlahan menjadi ruang yang lebih mudah diakses oleh mereka yang telah memiliki modal dan jaringan?

Tidak ada negara yang dapat sepenuhnya menghilangkan pengaruh kelompok kepentingan. Dunia politik dan ekonomi selalu melibatkan berbagai kepentingan.

Tantangannya adalah memastikan bahwa tidak ada satu kelompok yang memiliki kekuatan begitu besar sehingga mampu menentukan arah negara tanpa pengawasan.

Demokrasi membutuhkan kompetisi politik yang sehat. Ekonomi membutuhkan kompetisi usaha yang adil.  Dan negara membutuhkan institusi yang cukup kuat untuk memastikan keduanya tidak dikuasai oleh kelompok yang sama.

Pada titik inilah keberanian politik diuji.  Bukan sekadar keberanian untuk menarik investasi atau membangun proyek-proyek besar.

Tetapi keberanian untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap memiliki batas.  Bahwa modal tidak dapat membeli seluruh akses.  Dan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi statistik yang indah dalam laporan.

Sebab ukuran paling penting dari keberhasilan sebuah negara bukan hanya seberapa cepat ekonominya tumbuh.  Melainkan seberapa luas manfaat pertumbuhan itu kembali kepada rakyat yang menjadi pemilik sesungguhnya dari republik ini.

Evert Nunuhitu – Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN).