Jakarta, saranarakyat.com — Dua angka muncul hampir bersamaan. Selisihnya bukan ribuan atau jutaan, melainkan mencapai sekitar 170 juta jiwa. Yang pertama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Per Maret 2026, lembaga itu mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 23,36 juta jiwa, atau 8,25 persen dari total populasi. Pemerintah menyambut angka tersebut sebagai bukti bahwa berbagai kebijakan perlindungan sosial mulai membuahkan hasil.
Namun tidak lama kemudian, laporan Bank Dunia memunculkan angka yang jauh berbeda. Dengan menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income Countries/UMIC), sekitar 193 juta penduduk Indonesia, atau 68,3 persen populasi, masih berada di bawah garis kemiskinan internasional.
Dua angka. Dua lembaga. Satu negara. Lalu, siapa yang benar? Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pertanyaan itu justru kurang tepat. Yang lebih penting adalah: mengapa negara lebih sering berbicara mengenai angka 8,25 persen, sementara angka 68,3 persen nyaris tenggelam dalam ruang publik?
Ketika Definisi Menentukan Realitas
Kemiskinan bukan sekadar fakta statistik. Ia adalah hasil dari sebuah definisi. BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sekitar Rp641 ribu per kapita per bulan. Di bawah angka itulah seseorang dikategorikan miskin.
Bank Dunia menggunakan pendekatan berbeda. Setelah Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, standar yang dipakai meningkat menjadi sekitar US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Perbedaannya lebih dari dua kali lipat. Akibatnya, jutaan warga yang menurut ukuran nasional tidak lagi tergolong miskin, dalam ukuran internasional masih berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah.
Secara metodologis, keduanya benar. Namun secara kebijakan, keduanya menyampaikan cerita yang sangat berbeda.
BPS sedang mengukur kebutuhan intervensi sosial dalam negeri. Bank Dunia sedang mengukur posisi kesejahteraan Indonesia dibandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sama.
Angka yang Turun, Tetapi Mengapa Keluhan Masih Terdengar?
Di berbagai daerah, keluhan masyarakat tidak selalu mencerminkan optimisme yang tergambar dalam statistik.
Harga pangan masih berfluktuasi. Lapangan kerja formal belum tumbuh secepat jumlah angkatan kerja baru. Sebagian masyarakat memang tidak lagi tergolong miskin menurut standar nasional, tetapi juga belum cukup kuat menghadapi guncangan ekonomi.
Kelompok inilah yang oleh banyak ekonom disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Mereka bukan penerima bantuan sosial. Namun mereka juga belum benar-benar sejahtera.
Kenaikan harga beras, Biaya sekolah, Sakit anggota keluarga, Kehilangan pekerjaan. Satu saja dari peristiwa itu dapat mengembalikan mereka ke bawah garis kemiskinan. Di sinilah statistik mulai berhadapan dengan realitas kehidupan.
Jejak Anggaran Triliunan Rupiah
Selama bertahun-tahun, negara mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, subsidi kesehatan, bantuan pendidikan, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi terus diperluas.
Secara fiskal, negara telah menunjukkan komitmen. Namun pertanyaan berikutnya adalah: Seberapa efektif seluruh anggaran tersebut mengubah kehidupan masyarakat secara permanen? Berbagai evaluasi menunjukkan masih adanya persoalan klasik. Data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat, masih ditemukan penerima yang sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat.
Sebaliknya, sebagian keluarga miskin justru belum tercatat. Kesalahan data tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menentukan siapa yang memperoleh perlindungan negara dan siapa yang harus bertahan sendiri.
Ketika Kemiskinan Menjadi Persoalan Produktivitas
Investigasi terhadap berbagai indikator ekonomi memperlihatkan bahwa akar persoalan kemiskinan Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan bantuan sosial.
Persoalan utamanya bergeser menuju produktivitas. Mayoritas pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, produktivitas tenaga kerja relatif rendah, Nilai tambah industri belum tumbuh merata.
Investasi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan berkualitas dalam jumlah besar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi memang terjadi, namun kenaikan pendapatan rumah tangga berjalan lebih lambat. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa angka kemiskinan absolut dapat turun, sementara kelompok masyarakat rentan masih tetap besar.
Analisis: Kebijakan Pemerintah Berjalan, Tetapi Belum Sepenuhnya Menjawab Tantangan Baru
Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan pemerintah menunjukkan perubahan yang patut diapresiasi. Penanganan kemiskinan tidak lagi hanya bertumpu pada bantuan tunai, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, pelatihan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro.
Langkah tersebut merupakan kemajuan dibanding pendekatan yang semata-mata bersifat karitatif. Namun tantangan berikutnya jauh lebih berat. Indonesia kini tidak cukup hanya mengejar penurunan angka kemiskinan nasional.
Sebagai negara berpendapatan menengah atas, ukuran keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, daya beli, dan mobilitas sosial.
Dengan kata lain, target kebijakan seharusnya tidak berhenti pada “mengurangi orang miskin”, tetapi berlanjut pada “memperbanyak masyarakat kelas menengah yang kuat”.
Di sinilah sejumlah agenda pembenahan menjadi penting:
Pertama, mempercepat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Kedua, mengalihkan porsi kebijakan secara bertahap dari bantuan konsumtif menuju investasi pada penciptaan lapangan kerja produktif.
Ketiga, memperkuat evaluasi berbasis hasil (outcome), bukan hanya besaran anggaran atau jumlah program.
Keempat, membangun indikator kesejahteraan yang lebih komprehensif sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui satu angka kemiskinan.
Negara Membutuhkan Dua Cermin
Perdebatan mengenai angka BPS dan Bank Dunia sesungguhnya tidak perlu berakhir pada pertanyaan siapa yang benar. Keduanya sedang memperlihatkan dua wajah Indonesia.
Yang satu menunjukkan keberhasilan mengurangi kemiskinan menurut standar nasional. Yang lain mengingatkan bahwa perjalanan menuju negara maju masih panjang karena sebagian besar masyarakat belum menikmati tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpendapatan menengah atas.
Barangkali, di sinilah tantangan terbesar pemerintah hari ini. Bukan sekadar menjaga agar angka kemiskinan terus turun, melainkan memastikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi benar-benar berubah menjadi kenaikan kualitas hidup masyarakat. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup di dalam tabel statistik.
Mereka hidup di pasar, di sawah, di pabrik, di pelabuhan, di ruang kelas, dan di rumah-rumah sederhana yang setiap hari bergulat dengan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, pekerjaan, dan harapan akan masa depan.
Ketika statistik berbicara tentang kemajuan, tetapi sebagian rakyat masih merasa hidupnya belum banyak berubah, barangkali yang perlu dievaluasi bukan hanya cara menghitung kemiskinan, melainkan juga sejauh mana kebijakan publik benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ecke Nunuhitu – Pemerhati Kebijakan Publik dan Uang Negara
