Seluruh Menteri Dikerahkan Kawal Reformasi MBG.
Jakarta, saranarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil sebagai upaya memperkuat efektivitas program prioritas nasional yang menyasar puluhan juta penerima manfaat, sekaligus menjawab berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan.
Arahan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026), yang secara khusus membahas evaluasi dan penguatan pelaksanaan MBG. Pemerintah menegaskan, pembenahan tidak hanya menyangkut aspek distribusi makanan, tetapi juga tata kelola anggaran, pengawasan, standar kualitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga memberikan dukungan penuh kepada BGN agar program tersebut berjalan lebih efektif.
“Poin paling penting dalam rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait membantu pimpinan BGN melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung,” ujar Agustina usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menko Pangan Koordinasikan Pembenahan
Dalam rapat tersebut, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mengoordinasikan proses pembenahan lintas kementerian.
Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah instansi strategis, antara lain Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kementerian teknis, hingga pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG memiliki standar yang seragam di seluruh Indonesia.
Menurut Agustina, Presiden memahami bahwa menjalankan program berskala nasional bukan pekerjaan mudah. Karena itu, seluruh kementerian diminta bekerja secara terpadu agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diatasi.
Kebijakan Penerima MBG Dievaluasi
Selain pembenahan tata kelola, Presiden juga meminta sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan MBG dikaji ulang selama sekitar satu bulan ke depan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain efektivitas pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta usulan mengenai apakah anak-anak dari keluarga mampu masih perlu menjadi penerima manfaat program tersebut.
Menurut Agustina, berbagai masukan yang muncul dalam rapat akan dikaji secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Pak Presiden meminta semuanya dikaji kembali secara matang. Ada berbagai usulan dalam rapat, tetapi beliau ingin setiap keputusan benar-benar didasarkan pada kajian yang adil dan objektif,” katanya.
Standarisasi Dapur MBG Diperketat
Presiden juga meminta BGN memperkuat tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi ujung tombak penyediaan makanan bergizi di berbagai daerah.
Evaluasi dilakukan terhadap standar keamanan pangan, kualitas gizi, sistem distribusi, hingga pengawasan operasional agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
BGN diberikan waktu untuk menyusun berbagai rekomendasi penyempurnaan sehingga implementasi program dapat berjalan lebih baik pada tahap berikutnya.
“Pak Presiden menekankan agar pembenahan tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena keputusan yang diambil akan berdampak pada jutaan penerima manfaat,” ujar Agustina.
Tantangan MBG Masih Besar
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, dalam beberapa bulan pelaksanaannya, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan rantai pasok bahan pangan, kapasitas dapur MBG, distribusi ke wilayah terpencil, hingga sinkronisasi data penerima manfaat.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong pelibatan BUMDes, koperasi, UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku program MBG. Skema tersebut diharapkan tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan pangan, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal.
Pengawasan Anggaran Diperkuat
Sejalan dengan perluasan cakupan program, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan penggunaan anggaran. Pelibatan BPKP dalam proses evaluasi diharapkan dapat memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah evaluasi menyeluruh yang dilakukan Presiden menjadi momentum penting untuk memperkuat kredibilitas program. Dengan skala penerima yang mencapai puluhan juta orang, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas koordinasi antar-kementerian, kualitas pengawasan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Apabila pembenahan tata kelola berjalan sesuai rencana, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi nasional, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha pangan di berbagai daerah.
SR – Leechie
