Jakarta, suararakyat.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan keras kepada seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, prajurit TNI, anggota Polri hingga jaksa, agar tidak melupakan amanah rakyat yang melekat pada jabatan mereka. Di tengah semakin gencarnya agenda pemberantasan korupsi, Presiden menegaskan bahwa setiap pejabat negara wajib melakukan introspeksi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), yang sekaligus menjadi momentum peresmian lima bendungan strategis nasional secara serentak.
Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat, jangan pernah lupa itu, tegas Prabowo.
Tidak hanya TNI dan Polri, Presiden juga mengingatkan jajaran Kejaksaan agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau, kau juga milik rakyat, ujar Presiden.
Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu
Pidato Presiden muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pengusutan kasus korupsi besar yang sedang ditangani aparat penegak hukum, termasuk perkara yang melibatkan korporasi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga dugaan penyimpangan pada proyek-proyek strategis nasional.
Prabowo mengakui bahwa upaya memberantas korupsi bukan pekerjaan mudah. Menurutnya, pemerintah menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari kelompok yang selama ini menikmati praktik korupsi.
“Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu, huh rasanya,” ucap Prabowo dengan nada geram. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
“Penegakan hukum harus sesuai prosedur hukum. Kita akan tegakkan hukum,” katanya. Pernyataan tersebut memperkuat komitmen pemerintah yang sejak awal masa pemerintahan menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Aparat Diminta Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Selain berbicara mengenai integritas aparat, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Prabowo meminta aparat TNI dan Polri aktif mengawasi pelaksanaan dapur MBG di daerah agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, Presiden mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan.
Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik, jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan, ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut.
Menurut Presiden, kemajuan teknologi membuat masyarakat kini memiliki kemampuan melakukan kontrol sosial secara langsung. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat sekarang punya gadget. Tetapi memang kalau orang mau nyolong ada saja.
Pernyataan itu dipandang sebagai ajakan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, sejalan dengan semangat pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Lima Bendungan Senilai Hampir Rp10 Triliun Diresmikan
Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Presiden meresmikan lima bendungan yang dibangun sepanjang periode 2018–2025 dengan total investasi sekitar Rp9,79 triliun.
Kelima bendungan tersebut meliputi: Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Bendungan Keureuto di Aceh Utara; Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh; Bendungan Jlantah di Karanganyar, Jawa Tengah; dan Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali.
Keberadaan bendungan-bendungan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan layanan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta mendukung pengembangan energi terbarukan dan sektor pariwisata di berbagai daerah.
Pemerintah juga menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu fondasi menuju swasembada pangan yang menjadi target utama pemerintahan Prabowo.
Integritas Menjadi Kunci Pemerintahan
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai pesan Presiden memiliki makna lebih luas daripada sekadar ajakan moral.
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap pemberantasan korupsi, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sejumlah kasus besar yang tengah diproses aparat dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa penegakan hukum kini mendapat perhatian langsung dari Presiden. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diungkap, melainkan juga dari konsistensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap proses penyidikan hingga persidangan.
Karena itu, seruan Presiden agar aparat selalu mengingat bahwa jabatan, pangkat, dan kewenangan berasal dari mandat rakyat dipandang sebagai pengingat bahwa kekuasaan negara harus dijalankan untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Di tengah agenda pembangunan nasional yang terus berjalan, pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan proyek infrastruktur, tetapi juga oleh integritas aparatur negara yang mengelolanya. Tanpa tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik, manfaat pembangunan berpotensi tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
SR – Buddy
