saranarakyat.com: Kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi ujian serius bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu proyek unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, bagi mereka yang mengikuti perjalanan politik Prabowo, kecil kemungkinan kasus tersebut akan membuat pemerintah menghentikan program yang sejak awal menjadi simbol utama agenda pembangunan sumber daya manusia tersebut.
Sebaliknya, kasus ini justru diperkirakan akan mendorong Presiden Prabowo memperketat pengawasan dan melakukan pembenahan tata kelola program yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
MBG Terlalu Besar untuk Dihentikan
Sejak diluncurkan, MBG dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta anak serta ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program tersebut juga menjadi salah satu janji politik utama Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024.
Karena itu, skandal yang menimpa BGN lebih mungkin menjadi momentum evaluasi dibandingkan alasan untuk menghentikan program.
Prabowo sendiri telah menunjukkan sikap tegas dengan mencopot para pejabat yang diduga terlibat, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memilih memperbaiki sistem ketimbang mengorbankan program yang dianggap strategis.
Bukan Krisis Anggaran, Melainkan Krisis Tata Kelola
Persoalan terbesar MBG sesungguhnya bukan terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan negara membangun tata kelola yang efektif.
Program berskala nasional dengan anggaran yang sempat diproyeksikan mencapai Rp335 triliun dan kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun tentu memerlukan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat dibandingkan program-program bantuan sosial pada umumnya.
Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah yang dikeluarkan negara dituntut menghasilkan manfaat yang optimal.
Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.
Lingkaran Kepercayaan Presiden Diperkirakan Menguat
Pergantian jajaran pimpinan BGN juga memperlihatkan kecenderungan Presiden Prabowo untuk memperkuat kendali terhadap program-program prioritas melalui figur-figur yang berada dalam lingkaran kepercayaannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Hashim Djojohadikusumo dikenal sebagai sosok yang sering dilibatkan dalam berbagai urusan strategis pemerintahan.
Model kepemimpinan seperti ini mungkin efektif dalam mempercepat pengambilan keputusan. Namun, dalam jangka panjang, keberhasilan program sebesar MBG tidak bisa bergantung pada individu, melainkan pada kekuatan sistem dan institusi.
Tepat Sasaran Lebih Penting daripada Sekadar Besar
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa program bantuan pangan berskala besar tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga desain kebijakan yang tepat.
Brasil melalui program Fome Zero dan India melalui Mid-Day Meal Scheme berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat karena ditopang oleh pengawasan yang kuat, audit berkala, serta sistem distribusi yang lebih transparan.
Di tengah keterbatasan fiskal, pendekatan yang lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar rentan terhadap masalah gizi dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang terlalu luas.
Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Kasus yang menimpa Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa program sebesar MBG tidak cukup hanya ditopang oleh ambisi besar dan dukungan politik yang kuat.
Keberhasilan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kualitas tata kelola, integritas para pengelola, serta kemampuan negara membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini.
Prabowo kemungkinan besar tidak akan menghentikan MBG.
Namun, skandal di tubuh BGN menjadi pengingat bahwa membangun manusia Indonesia tidak hanya membutuhkan anggaran besar, melainkan juga institusi yang kuat dan tata kelola yang sehat. Di situlah ujian sebenarnya bagi pemerintahan Prabowo dimulai.
SR – Mishella Widyani
