saranarakyat.com: Ada alasan mengapa sebagian besar ekonom Indonesia terdengar begitu konservatif ketika berbicara soal defisit anggaran, inflasi, atau nilai tukar rupiah.
Mereka dibentuk oleh pengalaman yang pahit. Krisis 1997-1998 telah meninggalkan trauma mendalam bagi generasi teknokrat Indonesia. Dalam waktu singkat, rupiah terjun bebas, inflasi melonjak, ribuan perusahaan kolaps, dan jutaan orang jatuh miskin.
Pelajaran terbesar dari masa itu sederhana: ekonomi yang kehilangan stabilitas pada akhirnya akan menghukum kelompok masyarakat yang paling lemah.
Karena itulah para teknokrat selalu berbicara mengenai disiplin fiskal. Mereka mengingatkan tentang pentingnya menjaga defisit anggaran, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.
Masalahnya, peringatan semacam itu sering kali dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada investor asing. Padahal, menjaga stabilitas rupiah bukan semata demi kepentingan pasar keuangan.
Nilai tukar yang terjaga berarti harga pangan lebih stabil. Inflasi yang terkendali berarti daya beli masyarakat bawah tetap terlindungi. Defisit yang sehat berarti pemerintah memiliki ruang untuk membantu masyarakat ketika krisis datang.
Sebaliknya, kelompok nasionalis ekonomi juga memiliki argumen yang tidak bisa diabaikan.
Pasar yang dibiarkan bekerja sepenuhnya tidak selalu menghasilkan keadilan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa negara tetap diperlukan untuk melindungi sektor strategis, membangun industri nasional, dan memastikan hasil pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Persoalannya, negara yang kuat tidak identik dengan negara yang boros. Pasal 33 tidak pernah dimaksudkan sebagai legitimasi bagi birokrasi untuk menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sebaliknya, disiplin fiskal juga tidak identik dengan penyerahan seluruh nasib bangsa kepada mekanisme pasar.
Indonesia sesungguhnya tidak sedang memilih antara nasionalisme dan pasar. Yang sedang dicari adalah titik keseimbangan. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil justru mampu menggabungkan keduanya.
Korea Selatan, Singapura, bahkan China membuktikan bahwa campur tangan negara dapat berjalan beriringan dengan tata kelola yang profesional dan disiplin ekonomi yang kuat.
Mungkin karena itu, perdebatan yang terlalu sibuk mencari siapa yang paling nasionalis dan siapa yang paling neoliberal pada akhirnya menjadi kurang relevan.
Sebab pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah negara harus hadir atau tidak. Melainkan, bagaimana memastikan negara hadir secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Karena pada akhirnya, Pasal 33 dan disiplin fiskal seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya justru merupakan dua kaki yang menopang perjalanan ekonomi Indonesia. Dan sejarah telah berkali-kali menunjukkan, bangsa yang kehilangan salah satunya biasanya akan berjalan pincang.
Ditulis Oleh : Evert Nunuhitu
