saranarakyat.com: Situasi memanas menjelang proses penelaahan laporan dugaan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan PT PLN (Persero). Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu, mengungkap adanya pesan yang diduga bernada intimidatif serta serangan personal yang muncul di ruang publik digital.
Menurut Evert, pesan tersebut diterima melalui komunikasi pribadi dari pihak yang mengaku terkait kelompok tertentu. Ia menilai pola komunikasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai kritik biasa karena mengandung tekanan psikologis.
“Ini bukan soal takut atau tidak, tetapi cara-cara intimidatif seperti ini berpotensi mencederai ruang demokrasi dan merusak kredibilitas pihak yang dikaitkan,” ujarnya kepada media.
Serangan Personal dan Identitas Tidak Terverifikasi
Di saat yang hampir bersamaan, sejumlah pemberitaan media online juga memuat narasi yang menyerang secara personal. Narasi tersebut disebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Teguh Azmi dan mengatasnamakan organisasi Aliansi Gerakan Pemuda Anti Pemerasan.
Namun, berdasarkan penelusuran internal GRPKN, identitas pihak tersebut dinilai tidak memiliki jejak digital yang jelas, baik dalam bentuk dokumentasi aktivitas publik, rekam organisasi, maupun profil yang dapat diverifikasi secara terbuka.
GRPKN juga menyebutkan bahwa nama organisasi yang diklaim tersebut tidak ditemukan dalam sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM maupun catatan legal formal lainnya.
Temuan ini, menurut Evert, menimbulkan pertanyaan mengenai motif kemunculan narasi personal yang bersamaan waktunya dengan meningkatnya perhatian publik terhadap laporan yang telah disampaikan kepada otoritas negara.
Dinilai Pola Tekanan terhadap Isu Substantif
GRPKN menilai, pola serangan personal dan pesan intimidatif berpotensi menggeser fokus publik dari substansi utama laporan, yakni dugaan ketidaksesuaian pencatatan keuangan yang sedang diminta untuk diverifikasi oleh lembaga berwenang.
“Jika kritik diarahkan pada substansi data, itu bagian dari proses demokrasi. Tetapi ketika serangan menyasar individu dan dilakukan dengan tekanan, patut diduga ada upaya mengalihkan perhatian,” kata Evert.
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak manajemen terkait sebagai bentuk pemberitahuan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun pihak yang menumpang situasi.
Bukti Dikumpulkan, Langkah Hukum Dipertimbangkan
Saat ini, tim kuasa hukum korporasi GRPKN disebut tengah mengumpulkan dokumentasi berupa rekaman komunikasi digital dan pemberitaan yang dinilai relevan. Langkah hukum tidak tertutup kemungkinan diambil apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Meski demikian, GRPKN menegaskan bahwa setiap upaya yang berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi persoalan tidak akan mengubah komitmen organisasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Seluruh proses harus tetap berjalan dalam koridor hukum yang objektif dan terbuka, serta menyerahkan sepenuhnya kewenangan klarifikasi, verifikasi, dan penilaian kepada institusi resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Evert.
SR – Lechie
