saranarakyat.com: Jika suatu hari nilai tukar Dollar Amerika Serikat benar-benar menembus Rp18.000, perhatian publik hampir pasti akan tertuju pada satu hal: pelemahan Rupiah.
Perdebatan akan segera mengemuka. Ada yang menyalahkan gejolak global, ada yang menunjuk kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ada pula yang menyoroti sentimen pasar dan arus modal asing. Semua penjelasan itu benar, tetapi tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang paling mendasar.
Sebab sesungguhnya, ketika Dollar mencapai Rp18.000, yang sedang diuji bukan hanya kekuatan Rupiah. Yang sedang diuji adalah ketahanan struktur ekonomi Indonesia yang selama puluhan tahun masih bergantung pada impor untuk memenuhi berbagai kebutuhan strategisnya.
Nilai tukar hanyalah termometer. Ia menunjukkan adanya persoalan. Namun penyebab demam tidak pernah berada pada termometer itu sendiri.
Cermin Ketergantungan yang Terlalu Lama Diabaikan
Setiap kali Rupiah melemah tajam, pola yang muncul hampir selalu sama. Harga pangan naik. Biaya produksi meningkat. Inflasi menguat. Anggaran negara tertekan. Dunia usaha menahan ekspansi. Daya beli masyarakat melemah. Mengapa siklus ini terus berulang?
Jawabannya sederhana: karena sebagian kebutuhan dasar ekonomi Indonesia masih ditentukan oleh pergerakan mata uang negara lain.
Gandum yang menjadi bahan baku industri makanan masih hampir seluruhnya berasal dari luar negeri. Kedelai yang menopang konsumsi protein rakyat sebagian besar masih diimpor. Berbagai bahan baku industri manufaktur, komponen elektronik, mesin produksi, hingga kebutuhan farmasi masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasar global.
Dalam situasi normal, ketergantungan tersebut mungkin tidak terasa sebagai masalah. Namun ketika Dollar menguat tajam, seluruh kerentanan itu muncul ke permukaan secara bersamaan.
Akibatnya, gejolak kurs tidak lagi menjadi persoalan sektor keuangan semata. Ia menjalar menjadi persoalan sosial dan politik karena langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Daya Beli Adalah Korban Pertama
Kelompok yang paling rentan menghadapi pelemahan Rupiah bukanlah pelaku pasar modal atau investor besar. Mereka justru memiliki instrumen lindung nilai dan diversifikasi aset.
Korban pertama selalu masyarakat yang pendapatannya tetap tetapi pengeluarannya terus meningkat.
Kenaikan harga tepung terigu akan memengaruhi harga makanan. Kenaikan harga kedelai akan memengaruhi tahu dan tempe. Kenaikan biaya pakan akan memengaruhi harga telur dan daging ayam.
Satu demi satu komponen kebutuhan pokok bergerak naik. Ketika itu terjadi, rumah tangga tidak memiliki banyak pilihan. Konsumsi dikurangi. Tabungan terpakai. Belanja non-esensial ditunda. Pada lapisan masyarakat tertentu, kualitas gizi keluarga bahkan bisa ikut menurun.
Inilah mengapa pelemahan kurs pada akhirnya bukan sekadar isu ekonomi makro. Ia adalah isu kesejahteraan rakyat.
APBN Menghadapi Dilema yang Semakin Berat
Dalam kondisi Dollar Rp18.000, pemerintah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagian kewajiban utang negara masih berdenominasi valuta asing. Meskipun proporsinya terus dikelola agar lebih aman, pelemahan kurs tetap meningkatkan kebutuhan Rupiah untuk membayar bunga maupun pokok utang.
Pada saat yang sama, tekanan sosial akibat kenaikan harga biasanya menuntut pemerintah memperbesar berbagai program perlindungan masyarakat. Di sinilah dilema fiskal muncul.
Negara membutuhkan lebih banyak anggaran untuk membantu masyarakat, tetapi pada saat yang sama sebagian ruang fiskal justru terserap untuk menghadapi dampak pelemahan kurs.
Situasi seperti ini dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan jangka panjang. Bukan karena pemerintah kehilangan kemampuan membayar, melainkan karena pilihan kebijakan menjadi semakin terbatas.
Ilusi Keuntungan dari Rupiah Lemah
Sebagian pihak berpendapat bahwa Rupiah yang melemah justru menguntungkan eksportir.
Argumen tersebut tidak sepenuhnya salah. Pendapatan dalam Dollar memang akan menghasilkan nilai Rupiah yang lebih besar. Industri berbasis ekspor seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan beberapa sektor manufaktur dapat menikmati peningkatan keuntungan.
Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah keuntungan itu cukup untuk mengimbangi kerugian yang ditanggung ekonomi secara keseluruhan? Belum tentu.
Banyak industri ekspor Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, dan teknologi. Sebagian keuntungan akibat pelemahan kurs justru kembali terkikis oleh meningkatnya biaya produksi.
Selain itu, ekonomi yang sehat tidak dapat bergantung pada keuntungan kurs semata. Daya saing yang berkelanjutan harus dibangun melalui produktivitas, inovasi, efisiensi, dan nilai tambah industri.
Mengandalkan Rupiah lemah sebagai sumber keunggulan kompetitif ibarat memenangkan perlombaan dengan menurunkan berat timbangan, bukan meningkatkan kualitas produk.
Dollar Rp18.000 Bukan Krisis, Tetapi Alarm
Berbeda dengan krisis 1998, Indonesia saat ini memiliki fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat. Cadangan devisa lebih besar. Sistem perbankan lebih sehat. Pengawasan sektor keuangan lebih baik. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga lebih matang.
Karena itu, Dollar Rp18.000 tidak otomatis berarti Indonesia sedang menuju krisis. Namun kondisi tersebut harus dipahami sebagai alarm keras bahwa pekerjaan rumah struktural belum selesai.
Selama pangan strategis masih bergantung pada impor, selama industri nasional belum sepenuhnya mampu menyediakan bahan baku sendiri, dan selama kebutuhan energi maupun teknologi masih sangat dipengaruhi faktor eksternal, maka setiap penguatan Dollar akan terus menjadi ancaman bagi stabilitas domestik. Masalah utamanya bukan pada kurs. Masalah utamanya adalah tingkat ketergantungan.
Momentum Melakukan Koreksi Besar
Dalam perspektif yang lebih luas, skenario Dollar Rp18.000 seharusnya dibaca sebagai momentum untuk melakukan koreksi arah pembangunan ekonomi.
Indonesia memerlukan strategi yang lebih serius dalam memperkuat kemandirian pangan, memperdalam struktur industri nasional, meningkatkan kapasitas riset dan teknologi, serta mengurangi ketergantungan terhadap barang modal impor.
Agenda hilirisasi sumber daya alam yang selama ini dijalankan perlu dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas manufaktur yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Pada saat yang sama, investasi harus diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa kuat mata uangnya pada satu waktu tertentu. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan negara tersebut menjaga kesejahteraan rakyatnya ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.
Jika suatu hari Dollar benar-benar menyentuh Rp18.000, maka yang akan menentukan nasib Indonesia bukanlah angka kurs itu sendiri. Yang menentukan adalah apakah selama ini kita sungguh-sungguh membangun ekonomi yang mandiri, atau sekadar menikmati kenyamanan semu dari stabilitas yang bergantung pada faktor-faktor di luar kendali kita.
Dollar Rp18.000 mungkin hanya sebuah angka, namun angka itu bisa menjadi cermin yang memperlihatkan seberapa kokoh fondasi ekonomi Indonesia yang sebenarnya.
Evert Nunuhitu – Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Uang Negara (GRPKN).
