Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan. Negara juga membutuhkan rakyat yang sehat, produktif, terlindungi, dan mampu menghadapi ancaman kesehatan yang terus berubah.
Jakarta, saranarakyat.com — Ketahanan nasional selama ini lebih mudah dibayangkan melalui kekuatan pertahanan, alutsista, kemampuan militer, serta kesiapan menghadapi ancaman dari luar. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: seberapa kuat sebuah negara jika rakyatnya tidak sehat?
Pertanyaan itu mengemuka dalam Coffee Morning – Dialog Kebangsaan “Rakyat Sehat, Negara Kuat” yang digelar Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) bersama Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Kesehatan Kementerian Pertahanan (RS Pusrehab Kemhan RI) di Fairmont Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, komunitas herbal, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum yang menggunakan format Round Table Executive.
Format tersebut membuka ruang dialog yang relatif setara. Kesehatan tidak dibicarakan semata sebagai persoalan medis, tetapi sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Pesan besarnya sederhana: rakyat sehat merupakan salah satu fondasi negara yang kuat.
Ketahanan nasional dimulai dari manusia
Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisejati menegaskan pentingnya perubahan cara pandang dalam pembangunan kesehatan.
Menurutnya, kesehatan tidak cukup didekati melalui pengobatan ketika masyarakat sudah sakit. Negara dan masyarakat perlu memperkuat kesadaran, pencegahan dan kemandirian kesehatan.
“Negara yang kuat harus ditopang oleh rakyat yang sehat.”
Pernyataan tersebut terdengar sederhana. Namun jika ditarik ke dalam perspektif pembangunan nasional, konsekuensinya cukup besar.
Kesehatan seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai sektor pelayanan publik, tetapi juga sebagai investasi strategis negara.
Rakyat yang sakit berarti produktivitas terganggu. Keluarga harus menanggung biaya pengobatan. Dunia usaha kehilangan jam kerja. Negara harus menyediakan sumber daya lebih besar untuk menangani penyakit yang sebagian risikonya sebenarnya dapat dikurangi melalui pencegahan dan perubahan perilaku.
Karena itu, pembangunan kesehatan memiliki hubungan langsung dengan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, produktivitas, stabilitas sosial, bahkan ketahanan nasional.
Dalam perspektif tersebut, pertanyaan negara tidak boleh berhenti pada bagaimana memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: bagaimana membuat masyarakat lebih sehat sebelum mereka membutuhkan rumah sakit?
Pertahanan negara membutuhkan manusia yang sehat
Kementerian Pertahanan sendiri memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas kesehatan manusia sebagai bagian dari kesiapan sumber daya manusia dan ketahanan nasional.
Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.OT., MARS, dalam dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan.
Pesannya menjadi relevan dalam konteks ketahanan nasional. Sebab, pertahanan negara pada akhirnya bukan hanya mengenai senjata dan teknologi militer.
Senjata membutuhkan manusia yang sehat untuk mengoperasikannya. Ekonomi membutuhkan manusia yang produktif untuk menggerakkannya. Negara membutuhkan generasi sehat untuk mempertahankan dan melanjutkan pembangunannya.
Dengan demikian, pertahanan dan kesehatan bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya justru saling memperkuat. Tentara yang sehat dibutuhkan untuk mempertahankan negara. Tetapi masyarakat yang sehat dibutuhkan untuk membangun negara.
Dari mengobati menjadi mencegah
Di sinilah gagasan FORMAS menjadi relevan. Kesehatan masyarakat tidak seharusnya seluruhnya dibebankan kepada rumah sakit dan tenaga medis. Masyarakat sendiri perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem kesehatan. Perubahan paradigma dari kuratif menuju promotif dan preventif menjadi penting.
Pertanyaannya bukan hanya: “Bagaimana mengobati masyarakat yang sakit?” Tetapi juga: “Mengapa masyarakat sampai sakit, dan apa yang dapat dilakukan agar risikonya dapat dikurangi sejak awal?” Perubahan cara berpikir tersebut akan mengubah banyak hal.
Pendidikan kesehatan menjadi penting. Pola hidup sehat menjadi penting. Kualitas makanan menjadi penting. Lingkungan menjadi penting. Literasi obat dan produk kesehatan menjadi penting. Bahkan pengetahuan masyarakat mengenai tanaman obat dan penggunaannya secara benar juga dapat menjadi bagian dari literasi kesehatan.
Sistem kesehatan yang kuat bukan hanya sistem yang memiliki rumah sakit dan tenaga medis dalam jumlah besar. Sistem kesehatan yang kuat juga membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk menjaga kesehatannya.
Tanaman obat: potensi besar yang membutuhkan pembuktian
Salah satu isu yang mencuat dalam dialog adalah pemanfaatan tanaman obat, herbal dan jamu Indonesia.
Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar. Namun kekayaan tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan kesehatan nasional. Tanaman obat membutuhkan penelitian. Bahan baku membutuhkan standardisasi. Produk membutuhkan pengawasan. Klaim kesehatan membutuhkan bukti.
Karena itu, pembicaraan mengenai tanaman obat seharusnya tidak ditempatkan dalam pertentangan sederhana antara herbal versus obat modern.
Pertanyaan yang jauh lebih produktif adalah: bagaimana kekayaan tanaman obat Indonesia dapat dikembangkan melalui ilmu pengetahuan, standardisasi, keamanan dan bukti ilmiah sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat?
Dalam konteks tertentu, herbal dan jamu dapat dikembangkan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif maupun sebagai pendekatan komplementer, sepanjang sesuai indikasi, bukti ilmiah dan regulasi yang berlaku.
Dalam dialog tersebut, ahli herbal dan pengkaji pengobatan tradisional dr. Prapti Utami, M.Si., bersama Brigjen TNI Markus Wibowo membahas potensi pengembangan tanaman obat, herbal dan jamu berbasis kajian ilmiah.
Pesannya penting: kekayaan alam harus bertemu dengan pengetahuan. Tanpa penelitian dan standardisasi, kekayaan hayati hanya menjadi potensi.
Dengan penelitian, teknologi dan tata kelola yang baik, potensi tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem kesehatan dan ekonomi nasional.
Kehadiran BPOM: kesehatan juga soal perlindungan konsumen
Kehadiran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., PhD, dalam forum tersebut memberikan dimensi penting lainnya.
Ketika pembicaraan masuk pada wilayah herbal, jamu dan produk kesehatan, persoalannya tidak berhenti pada ketersediaan tanaman.
Ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah bahan bakunya aman? Apakah proses produksinya memenuhi standar? Apakah klaim manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana kualitas dan konsistensi produknya? Bagaimana perlindungan terhadap konsumen?
Di sinilah regulasi dan pengawasan menjadi penting. Pengembangan herbal nasional tidak boleh dibangun hanya dengan romantisme terhadap kekayaan alam dan tradisi.
Tradisi penting, tetapi keselamatan masyarakat jauh lebih penting.
Karena itu, jika Indonesia ingin menjadikan herbal sebagai salah satu bagian dari kemandirian kesehatan, maka harus ada data, penelitian, standar, pengawasan dan sistem perlindungan konsumen.
Produk yang tidak terbukti aman atau memiliki klaim kesehatan yang menyesatkan tidak boleh mendapatkan legitimasi hanya karena menggunakan label “alami”. Sebab alami tidak otomatis berarti aman.
Ketika dunia usaha ikut masuk
Menariknya, agenda ketahanan kesehatan dalam forum tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, sektor pertahanan, akademisi dan tenaga kesehatan.
Dunia usaha juga mulai mengambil posisi. Forum tersebut mendapat apresiasi dari pihak Fairmont Jakarta. General Manager Fairmont Carlos Monterde dan Executive Chef Keith Hooker turut hadir.
Kehadiran mereka bukan sekadar representasi industri perhotelan. Ada pesan yang lebih luas: isu kesehatan, pangan, tanaman obat dan gaya hidup sehat memiliki ruang kolaborasi dengan dunia usaha.
Sebab membangun ketahanan kesehatan tidak mungkin dilakukan hanya dengan pendekatan birokrasi. Ada rantai ekonomi yang panjang di belakangnya.
Petani berada di hulu. Akademisi dan peneliti menghasilkan pengetahuan. Industri mengolah bahan baku. Dunia usaha membuka pasar dan menciptakan inovasi. Tenaga kesehatan memberikan perspektif penggunaan. Regulator memastikan keamanan dan mutu. Pemerintah menciptakan kebijakan. Sementara masyarakat menjadi pengguna sekaligus bagian penting dari perubahan perilaku kesehatan.
Jika seluruh mata rantai tersebut dapat dipertemukan, Indonesia tidak hanya berbicara mengenai tanaman obat, tetapi dapat mulai membangun ekosistem herbal nasional.
Di sinilah dunia usaha memiliki peran strategis. Bukan sekadar menjadi sponsor kegiatan kesehatan, tetapi ikut membangun rantai nilai yang sehat dan berkelanjutan.
Industri dapat membantu menciptakan standar produksi yang lebih baik. Dunia perhotelan dan kuliner dapat memperkenalkan pola konsumsi yang lebih sehat. Pelaku usaha dapat mengembangkan produk berbasis bahan lokal. Investor dapat masuk ke penelitian dan pengembangan. Sementara petani dan masyarakat di tingkat hulu memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik.
Dengan demikian, kesehatan tidak hanya menghasilkan manfaat sosial. Ia juga dapat menciptakan nilai ekonomi baru.
Dari kekayaan hayati menjadi kekuatan ekonomi
Indonesia selama ini dikenal memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Namun pertanyaan yang harus dijawab adalah: berapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan Indonesia dari kekayaan tersebut?
Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh negara atau perusahaan lain yang menguasai penelitian, teknologi, standardisasi, formulasi, produksi dan pasar.
Karena itu, pengembangan tanaman obat seharusnya tidak berhenti pada kampanye “kembali ke alam”.
Yang dibutuhkan adalah pembangunan industri berbasis pengetahuan. Petani membutuhkan kepastian pasar dan standar bahan baku. Peneliti membutuhkan dukungan pendanaan. Perguruan tinggi membutuhkan ruang hilirisasi.
Industri membutuhkan kepastian regulasi. Pelaku usaha membutuhkan iklim investasi yang sehat. Masyarakat membutuhkan produk yang aman, bermutu dan terjangkau. Pemerintah harus memastikan seluruh rantai tersebut berjalan secara adil.
Jika berhasil, maka tanaman obat bukan hanya menjadi isu kesehatan. Ia dapat menjadi isu ketahanan ekonomi, kemandirian industri dan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai berhenti sebagai seminar
Tantangan terbesar setelah forum semacam ini adalah memastikan gagasan tidak berhenti di ruang hotel.
FORMAS dan RS Pusrehab Kemhan RI menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai komitmen awal untuk menjajaki dan mengembangkan kerja sama di bidang kesehatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.
LoI tersebut seharusnya dipandang sebagai pintu masuk, bukan garis akhir. Hasil dialog dan masukan berbagai pemangku kepentingan dapat diterjemahkan menjadi Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan/atau program kerja lanjutan.
Alurnya idealnya sederhana: dialog → rekomendasi → program kerja → pilot project → evaluasi → pengembangan → kebijakan. Bukan: seminar → foto bersama → selesai.
Ukuran keberhasilan juga harus jelas. Berapa masyarakat yang memperoleh manfaat? Apakah terjadi perubahan perilaku kesehatan? Apakah produk herbal yang dikembangkan memenuhi standar keamanan dan mutu?
Apakah petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik? Apakah biaya kesehatan masyarakat dapat ditekan? Apakah penelitian menghasilkan inovasi baru? Apakah program dapat direplikasi di daerah lain?
Tanpa indikator semacam itu, ketahanan kesehatan berisiko hanya menjadi slogan pembangunan.
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Jika gagasan “Rakyat Sehat, Negara Kuat” ingin dibawa ke tingkat kebijakan, setidaknya terdapat sejumlah agenda yang layak dipertimbangkan.
Pertama, menempatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional, bukan semata-mata urusan sektor kesehatan.
Kedua, memperkuat penelitian dan pengembangan tanaman obat Indonesia, termasuk keamanan, khasiat, standardisasi bahan baku, teknologi pengolahan dan mutu produk.
Ketiga, membangun pilot project tanaman obat berbasis masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga, komunitas, lingkungan pendidikan, fasilitas publik maupun institusi tertentu.
Keempat, memperkuat literasi kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan tanaman obat tetap membutuhkan pengetahuan mengenai identifikasi bahan, cara penggunaan, dosis, kondisi pengguna dan kemungkinan interaksi dengan obat lain.
Kelima, membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BPOM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, tenaga kesehatan, dunia usaha, petani dan organisasi masyarakat.
Keenam, menciptakan skema yang memungkinkan dunia usaha ikut berinvestasi dalam penelitian, inovasi dan hilirisasi produk kesehatan berbasis bahan alam dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kepentingan publik.
Ketujuh, memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari banyaknya kegiatan, seminar, peserta atau publikasi. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Investasi kesehatan adalah investasi pertahanan
Ada satu logika sederhana yang perlu dikembalikan ke tengah perdebatan kebijakan publik. Tentara yang sehat dibutuhkan untuk mempertahankan negara. Masyarakat yang sehat dibutuhkan untuk membangun negara.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kesehatan masyarakat, kesiapan tenaga kesehatan, ketahanan pangan, kemandirian obat, kemampuan menghadapi wabah, kualitas lingkungan dan ketahanan sosial merupakan bagian dari ekosistem ketahanan nasional.
Karena itu, investasi negara pada kesehatan tidak semestinya dilihat hanya sebagai belanja sosial. Ia merupakan investasi terhadap produktivitas, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi dan daya tahan bangsa.
Dalam konteks yang lebih luas, investasi kesehatan juga merupakan investasi pertahanan. Sebab negara tidak mungkin memiliki ketahanan nasional yang kokoh apabila fondasi manusianya rapuh.
Saatnya membangun ekosistem, bukan sekadar program
Coffee Morning FORMAS dan RS Pusrehab Kemhan RI telah membuka ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif.
Ada pemerintah. Ada sektor pertahanan. Ada regulator. Ada akademisi.Ada tenaga kesehatan. Ada komunitas herbal. Ada organisasi masyarakat, dan ada dunia usaha. Komposisi tersebut sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih besar: ketahanan kesehatan adalah pekerjaan bersama.
Petani tidak dapat bekerja sendiri. Peneliti tidak dapat bekerja sendiri. Industri tidak dapat bekerja sendiri. Regulator tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri. Semua harus terhubung dalam sebuah ekosistem.
Jika ekosistem itu dibangun dengan prinsip ilmu pengetahuan, keselamatan, transparansi, etika, kepentingan publik dan keberlanjutan, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengubah kekayaan hayati menjadi kekuatan kesehatan sekaligus kekuatan ekonomi.
Namun jika pengembangan herbal hanya menjadi tren, tanpa penelitian dan pengawasan, risikonya justru dapat kembali kepada masyarakat.
Karena itu, agenda berikutnya bukan sekadar memperbanyak forum. Agenda berikutnya adalah membuktikan bahwa gagasan dapat berubah menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata.
Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki senjata untuk menghadapi musuh.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan rakyatnya sehat, terlindungi, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan menghadapi berbagai ancaman kesehatan yang terus berubah.
Dan jika itu benar-benar menjadi prioritas, maka investasi terbesar dalam ketahanan nasional mungkin bukan selalu membeli lebih banyak senjata. Investasi terbesar adalah memastikan semakin banyak rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan bermartabat.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada seberapa kuat ia mampu menghadapi musuh, tetapi juga pada seberapa kuat ia mampu menjaga rakyatnya sendiri.
Ditulis oleh : Evert Nunuhitu – Direktur Hubungan Antar Lembaga FORMAS
