Perkara Bergeser dari Kasus Individu ke Ujian Tata Kelola Anggaran Negara.
Jakarta, saranarakyat.com – Dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp10,5 triliun per tahun dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka babak baru dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Jika sebelumnya perhatian publik lebih banyak tertuju pada penetapan sejumlah tersangka di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), kini fokus penyidikan mulai bergeser pada dugaan lemahnya tata kelola program nasional yang mengelola anggaran sangat besar.
Angka Rp10,5 triliun tersebut diungkap Kejagung dalam jawaban atas sidang praperadilan yang diajukan salah satu tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kejagung, nilai tersebut berasal dari hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyatakan terdapat pemborosan dalam pelaksanaan Program MBG tahun anggaran 2025–2026.
Lebih dari Sekadar Kerugian Anggaran
Besarnya nilai pemborosan menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar. Persoalan yang dihadapi tidak lagi sekadar mengenai dugaan penyimpangan oleh individu, tetapi menyangkut apakah sistem perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan Program MBG telah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan cakupan jutaan penerima manfaat. Karena melibatkan anggaran besar, ribuan satuan pelayanan, dan rantai pasok yang panjang, risiko penyimpangan meningkat apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif.
Lima Titik Rawan yang Berpotensi Menjadi Fokus Penyidikan
Pengembangan perkara diperkirakan tidak hanya berhenti pada dugaan penerimaan suap atau penyalahgunaan kewenangan. Penyidik berpotensi menelusuri beberapa aspek penting, antara lain: proses penunjukan dan pelaksanaan kontrak; kewajaran harga barang dan jasa; mekanisme distribusi bahan pangan; pembayaran kepada penyedia; dan efektivitas pengawasan internal dan pelaporan.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat berkembang untuk mengungkap apakah pemborosan terjadi akibat kelalaian administratif, penyimpangan prosedur, atau tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi.
Audit BPKP Menjadi Pintu Masuk
Dalam persidangan, Kejagung menjelaskan bahwa angka pemborosan berasal dari audit tujuan tertentu BPKP yang digunakan sebagai salah satu dasar penyidikan. Audit semacam ini umumnya bertujuan mengidentifikasi penyimpangan tata kelola, mengukur dampak finansial, serta memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Meski demikian, besaran kerugian negara maupun tanggung jawab pidana setiap pihak nantinya tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan, pembuktian alat bukti, dan pemeriksaan di persidangan.
Pengadaan Nasional Perlu Dievaluasi
Kasus MBG juga memunculkan kembali perdebatan mengenai sistem pengadaan pemerintah dalam proyek-proyek berskala nasional.
Pakar tata kelola menilai digitalisasi pengadaan melalui sistem elektronik memang meningkatkan transparansi, tetapi tidak otomatis menghilangkan risiko apabila terdapat pengaturan spesifikasi, kolusi antarpelaku usaha, konflik kepentingan, atau lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.
Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan pada proses lelang, tetapi juga pada tahap perencanaan kebutuhan, penetapan harga, distribusi, pembayaran, hingga verifikasi hasil pekerjaan.
Penelusuran Aliran Dana Berpotensi Meluas
Selain memeriksa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program, penyidik juga berpotensi memperluas penelusuran terhadap aliran dana.
Langkah tersebut dapat mencakup pemeriksaan transaksi keuangan, hubungan antara penyedia barang dan jasa, kepemilikan perusahaan, hingga kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah dari pelaksanaan program.
Pendekatan seperti ini lazim digunakan dalam perkara korupsi dengan nilai anggaran besar untuk memastikan apakah terdapat pola yang bersifat sistematis.
Menjaga Program, Bukan Menghentikannya
Di tengah proses hukum yang berjalan, pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa pengumpulan data awal oleh Kejagung telah selesai dan hasilnya akan ditindaklanjuti dalam penyidikan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penghentian kegiatan pengumpulan data di daerah dilakukan agar proses tersebut tidak disalahgunakan di lapangan, sementara penyidikan tetap berlanjut berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh.
Hal ini penting agar penegakan hukum tidak mengganggu keberlangsungan program pelayanan publik yang memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Transparansi Menjadi Kunci
Perkara dugaan pemborosan Rp10,5 triliun pada Program Makan Bergizi Gratis menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasannya.
Publik kini menunggu hasil penyidikan Kejagung untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting: bagaimana pemborosan tersebut bisa terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, apakah ada pihak lain yang diduga menikmati keuntungan dari pelaksanaan program, serta langkah apa yang akan ditempuh pemerintah agar penyimpangan serupa tidak terulang pada program-program strategis nasional di masa mendatang.
SR – Sarah Widya
