Oleh: Evert Nunuhitu
saranarakyat.com: Demokrasi dibangun atas satu prinsip sederhana: setiap warga negara memiliki hak politik yang setara. Dalam bilik suara, suara seorang petani bernilai sama dengan suara seorang konglomerat. Suara seorang buruh memiliki bobot yang sama dengan suara seorang pejabat.
Namun pertanyaan mendasar yang patut diajukan hari ini adalah: apakah kesetaraan politik itu masih benar-benar hidup setelah pemilu usai?
Di atas kertas, Indonesia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Pemilu berlangsung rutin, kebebasan politik relatif terjaga, dan pergantian kekuasaan terjadi secara damai. Akan tetapi, di balik keberhasilan prosedural tersebut, muncul kegelisahan yang semakin kuat bahwa arah kebijakan negara semakin dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses luar biasa terhadap modal, sumber daya, dan kekuasaan. Inilah yang dalam kajian politik disebut sebagai oligarki.
Tulisan ini merupakan refleksi atas berbagai diskusi publik, termasuk pokok-pokok pemikiran pendiri kelompok diskusi Khatam Konstitusi Bung Ojol Harry Patty, yang menyoroti meningkatnya jarak antara demokrasi sebagai cita-cita dan demokrasi sebagai praktik kekuasaan. Terlepas dari perbedaan pandangan yang mungkin muncul, pertanyaan yang diajukan sesungguhnya sederhana: masihkah rakyat menjadi pusat demokrasi, ataukah mereka hanya menjadi legitimasi bagi keputusan yang sesungguhnya dibuat oleh segelintir elite?
Demokrasi yang Dibiayai Oligarki
Salah satu paradoks terbesar demokrasi modern adalah kenyataan bahwa demokrasi membutuhkan biaya yang sangat mahal.
Partai politik membutuhkan dana, Kampanye membutuhkan dana, Pemilu membutuhkan dana, Dalam situasi seperti itu, pemilik modal memperoleh posisi yang semakin strategis dalam proses politik.
Persoalannya bukan pada keterlibatan dunia usaha dalam politik. Dalam sistem demokrasi modern, hubungan antara negara dan pelaku ekonomi memang tidak dapat dipisahkan. Persoalan muncul ketika kekuatan ekonomi berubah menjadi kekuatan politik yang mampu menentukan arah kebijakan negara.
Ketika biaya politik semakin mahal, partai politik menjadi semakin bergantung pada sumber pendanaan besar. Ketergantungan tersebut secara perlahan mengubah orientasi politik. Partai yang seharusnya menjadi representasi rakyat berisiko berubah menjadi representasi kelompok kepentingan yang membiayainya.
Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tetap berlangsung, tetapi substansinya mulai bergeser. Rakyat memilih, Elite menentukan.
Negara yang Semakin Dekat dengan Pemilik Modal
Fenomena yang paling sering memunculkan kritik publik adalah kedekatan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi.
Hubungan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk: mulai dari tumpang tindih kepentingan antara pejabat publik dan dunia usaha, dominasi kelompok tertentu dalam sektor-sektor strategis, hingga munculnya kesan bahwa kebijakan negara lebih responsif terhadap kebutuhan investor dibandingkan aspirasi masyarakat biasa.
Tentu tidak semua kebijakan pro-investasi identik dengan oligarki. Investasi dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Namun demokrasi menghadapi persoalan serius ketika ukuran keberhasilan pembangunan hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara distribusi manfaatnya tidak memperoleh perhatian yang sama. Di titik inilah kritik terhadap oligarki menemukan relevansinya.
Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tetapi jika manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok yang sama, maka ketimpangan akan terus melebar.
Pembangunan dapat berlangsung cepat, tetapi jika keputusan strategis dibuat tanpa partisipasi publik yang memadai, maka legitimasi demokrasi akan melemah.
Dari Oligarki ke Sentralisasi Kekuasaan
Sejarah politik di berbagai negara menunjukkan bahwa oligarki jarang bertahan sendirian. Ketika ketimpangan meningkat dan kritik publik menguat, kekuasaan cenderung mencari instrumen untuk mempertahankan stabilitas. Di sinilah muncul risiko kedua: sentralisasi kekuasaan.
Dalam banyak kasus, oligarki dan kecenderungan otokratis bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat saling memperkuat.
Kelompok ekonomi membutuhkan stabilitas. Kekuasaan membutuhkan dukungan sumber daya. Hubungan semacam ini dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat secara administratif, tetapi lemah dalam akuntabilitas publik.
Akibatnya, fungsi-fungsi pengawasan menjadi semakin penting sekaligus semakin rentan. Parlemen kehilangan daya kritis, Lembaga pengawas menghadapi tekanan, Masyarakat sipil dipandang sebagai pengganggu stabilitas, Media kehilangan ruang independensinya.
Semua itu tidak terjadi sekaligus. Ia berlangsung perlahan, hampir tidak terasa, sampai suatu saat masyarakat menyadari bahwa ruang demokrasi yang dulu dianggap normal ternyata semakin menyempit.
Demokrasi Tanpa Rakyat
Bahaya terbesar dari menguatnya oligarki bukanlah hilangnya pemilu. Bahaya terbesar adalah lahirnya demokrasi yang tetap berjalan secara prosedural tetapi kehilangan makna substantif.
Pemilu tetap ada, Partai tetap ada, Parlemen tetap ada, Tetapi kemampuan rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan menjadi semakin terbatas. Ketika hal itu terjadi, demokrasi berubah dari instrumen kedaulatan rakyat menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.
Rakyat tetap diminta datang ke TPS. Namun setelah itu, keputusan-keputusan penting kembali ditentukan oleh kelompok yang memiliki akses paling besar terhadap kekuasaan dan sumber daya.
Jika kondisi semacam ini terus berlanjut, ancaman terbesar bukanlah munculnya oposisi yang kuat atau kritik yang keras. Ancaman terbesar justru hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.
Ketika rakyat mulai percaya bahwa hasil pemilu tidak banyak mengubah kehidupan mereka, maka demokrasi kehilangan fondasi moralnya.
Mengembalikan Demokrasi kepada Rakyat
Demokrasi tidak akan runtuh karena kritik terhadap oligarki.Sebaliknya, demokrasi akan melemah ketika pengaruh oligarki dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak lagi dipersoalkan.
Karena itu, agenda utama bangsa ini bukan memilih antara pembangunan atau demokrasi, antara stabilitas atau kebebasan.
Agenda yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa pembangunan tidak dikuasai oleh segelintir kelompok, bahwa kekuasaan tetap dapat diawasi, dan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan yang sesungguhnya.
Sejarah menunjukkan bahwa oligarki yang tidak terkendali pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan yang semakin dalam. Ketimpangan yang semakin dalam akan memicu ketidakpuasan sosial. Dan ketidakpuasan yang tidak memperoleh saluran demokratis pada akhirnya menjadi ancaman bagi stabilitas itu sendiri.
Karena itu, mempertahankan demokrasi bukan sekadar mempertahankan pemilu. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa negara tidak bergerak semakin jauh dari rakyat yang menjadi sumber legitimasi utamanya.
Demokrasi sejatinya tidak diuji ketika kekuasaan sedang lemah. Demokrasi diuji justru ketika kekuasaan menjadi terlalu kuat dan masyarakat harus memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang dapat berdiri di atas kepentingan publik. Pertanyaan itulah yang hari ini sedang dihadapi Indonesia.
