saranarakyat.com: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut menyoroti kondisi ekonomi dan demokrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Sejak pukul 11.00 WIB, massa mulai berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok. Mengenakan pakaian serba hitam dan jaket almamater kampus masing-masing, mereka kemudian bergerak menuju Bundaran HI dengan menggunakan angkutan kota (angkot) dan bus.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami melihat kondisi ekonomi dan demokrasi saat ini semakin memprihatinkan. Karena itu, mahasiswa tidak bisa hanya diam,” kata Yatalathof.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Menuju Indonesia Bangkrut” dan “Sweet 18 Rupiahku”. Mereka menilai berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Selain BEM UI, aksi tersebut juga diikuti oleh mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Pancasila, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Lima Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran.
Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat yang dinilai semakin tertekan akibat kenaikan berbagai harga barang dan jasa.
Ketiga, mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah program yang dianggap belum menjadi prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Keempat, mahasiswa menolak praktik militerisme di ranah sipil dan meminta pemerintah menjaga supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelima, mereka meminta pemerintah mengakui berbagai persoalan yang terjadi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Menurut Yatalathof, pertumbuhan ekonomi yang selama ini disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Lapangan pekerjaan semakin sempit, harga-harga naik, sementara beban masyarakat masih cukup berat. Kami berharap pemerintah melakukan perbaikan terhadap berbagai kebijakan yang ada,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah daerah serta masih terjadinya gangguan pasokan listrik di beberapa wilayah.
Mereka menilai persoalan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kondisi riil yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Kami menganggap jika kondisi ini tidak membaik, maka yang terjadi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan demokrasi dan moralitas bangsa,” kata Yatalathof.
Untuk mengamankan jalannya aksi, aparat kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari ruas Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman karena berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.
Aksi mahasiswa di Bundaran HI ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik terhadap berbagai persoalan ekonomi dan demokrasi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
SR – Lechie
