Minggu, November 15, 2026
Google search engine
BerandaDaerahKursi Wapres Memanas! Prabowo Beri Koalisi Waktu Sepekan, Siapa Kandidatnya?

Kursi Wapres Memanas! Prabowo Beri Koalisi Waktu Sepekan, Siapa Kandidatnya?

SARANARAKYAT – Perebutan posisi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu minggu kepada partai-partai koalisi untuk menyiapkan dua nama calon Wakil Presiden.

Langkah tersebut menandai dimulainya konsolidasi politik di lingkungan pendukung pemerintahan. Bukan hanya soal mencari pengganti Gibran, proses ini juga akan memperlihatkan bagaimana Prabowo mengelola kepentingan partai-partai yang selama ini berada dalam barisan koalisi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), Prabowo meminta partai-partai koalisi membahas dan menyiapkan nama calon dalam waktu satu minggu.

Zulhas juga menyampaikan bahwa PAN tidak mengajukan kader untuk posisi tersebut. Ia menyerahkan keputusan kepada Presiden dan menyebut kemungkinan calon berasal dari Partai Gerindra.

Pernyataan ini langsung membuka ruang pembicaraan mengenai konfigurasi politik di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Prabowo di Tengah Kepentingan Partai

Posisi Wakil Presiden bukan jabatan biasa. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Wakil Presiden merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional.

BACA JUGA  Kemiskinan Nasional Turun, Tapi Pola Belanja Rumah Tangga Miskin Belum Berubah.

Karena itu, munculnya sejumlah nama dari lingkungan partai politik menjadi bagian dari dinamika yang tidak terpisahkan dari proses pergantian jabatan tersebut.

Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan partai-partai pendukung lainnya tentu memiliki aspirasi serta pertimbangan politik masing-masing.

Namun, sampai saat ini belum ada dua nama resmi yang diumumkan Presiden. Pernyataan mengenai kemungkinan calon dari Gerindra juga belum dapat dianggap sebagai keputusan final.

Situasi ini menempatkan Prabowo pada posisi penting: mendengarkan aspirasi koalisi sekaligus menentukan arah keputusan sesuai kewenangan konstitusional Presiden.

Bukan Sekadar Jatah Kursi Politik

Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah posisi Wakil Presiden akan menjadi bagian dari kompromi politik ant partai atau justru ditentukan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas mengenai kebutuhan pemerintahan.

Nama calon tentu bukan hanya dinilai dari asal partai dan kedekatan dengan Presiden. Publik juga berkepentingan mengetahui kapasitas, pengalaman pemerintahan, integritas, dan kemampuan calon menjalankan tanggung jawab kenegaraan.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa dua calon yang diajukan Presiden tidak harus berasal dari partai koalisi. Dengan demikian, ruang pilihan Prabowo tidak terbatas pada kader partai pendukung.

BACA JUGA  REKAYASA LAPORAN KEUANGAN KEJAHATAN PROFESIONAL YANG PERLU DI KETAHUI PUBLIK

Hal ini membuka kemungkinan Presiden mempertimbangkan figur di luar struktur partai, sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.

MPR Siapkan Pemilihan 2 Desember

Di sisi lain, proses pergantian Wakil Presiden sudah memiliki jadwal kelembagaan.

MPR telah menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026.

Sesuai ketentuan Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden harus menyampaikan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan jadwal tersebut, batas pengajuan nama jatuh pada 18 November 2026.

Artinya, waktu yang diberikan Prabowo kepada koalisi bukan sekadar tenggat komunikasi politik. Hasil pembahasan partai-partai akan berhadapan langsung dengan jadwal konstitusional yang telah ditetapkan MPR.

Ujian Soliditas Koalisi Prabowo

Pergantian Wakil Presiden menjadi momentum untuk melihat seberapa solid hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintahan.

Di satu sisi, partai-partai koalisi memiliki kepentingan untuk menjaga posisi dan pengaruh politiknya. Di sisi lain, Prabowo harus memastikan bahwa keputusan mengenai jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata menjadi hasil pembagian kepentingan elite.

BACA JUGA  Hak Kritik dan Investigasi Publik: Peran GRPKN dalam Membongkar Dugaan Penyimpangan Keuangan Negara

Stabilitas pemerintahan memang membutuhkan dukungan politik. Namun, dukungan tersebut seharusnya tidak menggeser prinsip bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusi.

Masyarakat juga berhak mengetahui dasar pertimbangan pemilihan calon, bukan hanya menyaksikan hasil kompromi di antara para pimpinan partai.

Kini, perhatian publik tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo. Apakah berasal dari partai koalisi, Gerindra, atau figur di luar partai?   Jawabannya akan memperlihatkan arah konsolidasi politik pemerintahan ke depan.

Satu hal yang pasti, pengisian kursi Wakil Presiden bukan hanya tentang siapa yang akan mendampingi Prabowo. Lebih dari itu, proses ini menjadi gambaran bagaimana kekuasaan, kepentingan partai, dan mekanisme konstitusi dijalankan dalam pemerintahan.  https://www.saranarakyat.com – Lechie

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments