Jakarta,saranarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih untuk ketujuh kalinya sejak menjabat pada Oktober 2024. Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri hingga pimpinan lembaga negara. Langkah ini memunculkan pertanyaan mengenai arah konsolidasi politik dan efektivitas pemerintahan Prabowo.
Reshuffle yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10/2026), mencakup sejumlah nama penting. Bahlil Lahadalia kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Sugiono bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), sementara posisi Menteri Luar Negeri dipercayakan kepada Arrmanatha Nasir.
Selain itu, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), sedangkan Muhammad Sarmuji dipercaya menjadi Menteri Perindustrian.
Perubahan lain yang menjadi sorotan adalah pengangkatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pergeseran sejumlah pejabat tersebut menandai penataan kembali struktur kepemimpinan di lingkungan pemerintahan.
Pengamat Soroti Efektivitas Reshuffle
Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, menilai reshuffle ketujuh ini belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terhadap kabinet yang lebih efektif dan efisien.
Menurut Lely, pengisian jabatan menteri semestinya lebih mengutamakan kompetensi dan profesionalisme, bukan semata-mata pertimbangan kedekatan politik. Ia juga menyoroti pergeseran pejabat ke posisi baru tanpa perubahan mendasar terhadap persoalan kinerja yang sebelumnya menjadi sorotan.
Lely turut mempertanyakan penambahan sejumlah posisi wakil menteri dan pejabat lainnya. Menurut dia, semakin besarnya struktur kabinet berpotensi menambah beban anggaran negara, terutama apabila tidak disertai pembagian tugas dan hasil kerja yang jelas.
“Efektif artinya, orang-orang yang dipilih sebagai menteri adalah mereka yang memang memiliki latar belakang profesional, bukan semata orang titipan partai,” demikian pandangan Lely sebagaimana dikutip BBC News Indonesia, Kamis (1/10).
Ia juga menyoroti masuknya Listyo Sigit Prabowo ke lingkungan Istana. Menurut Lely, penempatan tersebut dapat dilihat dalam konteks hubungan politik Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), serta pengalaman dan jaringan Listyo dengan berbagai elemen masyarakat.
Kabinet Gemuk dan Beban Anggaran Negara
Persoalan efisiensi menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam reshuffle kali ini. Struktur kabinet yang besar, dengan banyaknya menteri, wakil menteri, staf khusus dan pejabat lembaga, menimbulkan perhatian terhadap kebutuhan anggaran pemerintah.
Laporan BBC News Indonesia mengutip estimasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2024 yang menyebut kabinet besar berpotensi menghabiskan sekitar Rp777 miliar per tahun. Dengan asumsi tertentu mengenai gaji, tunjangan dan biaya operasional, peningkatan anggaran selama lima tahun diperkirakan mencapai Rp1,95 triliun.
Angka tersebut merupakan proyeksi berdasarkan asumsi CELIOS, bukan realisasi anggaran pemerintah. Meski demikian, persoalan efisiensi tetap menjadi perhatian, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah dituntut memastikan setiap jabatan memiliki fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan.
Konsolidasi Politik Prabowo dan Dinamika Koalisi
Pengamat politik CSIS, Nicky Fahrizal, menilai reshuffle kabinet semestinya menghasilkan peningkatan kinerja pemerintahan. Ia menyoroti perlunya perbaikan komunikasi politik dan pelaksanaan kebijakan selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Menurut Nicky, pergantian pejabat yang terlalu sering dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi arah pemerintahan. Ia juga melihat adanya dimensi keseimbangan politik dalam penempatan sejumlah figur di kabinet dan lingkungan Istana.
Dalam sistem presidensial, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, keputusan tersebut juga memiliki konsekuensi politik dan administratif, terutama terkait kesinambungan program, stabilitas birokrasi, serta hubungan antara Presiden dan berbagai unsur pendukung pemerintahan.
Penempatan sejumlah tokoh dalam jabatan strategis menjadi bagian dari dinamika tersebut. Meski demikian, motif politik di balik setiap pengangkatan tetap perlu dibedakan dari fakta mengenai keputusan resmi dan rekam jejak masing-masing pejabat.
Tujuh Kali Reshuffle dalam Dua Tahun
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo tercatat telah melakukan tujuh kali perombakan kabinet. Pergantian pertama berlangsung pada 19 Februari 2025, ketika Satryo Brodjonegoro digantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Perombakan berikutnya terjadi pada September dan Oktober 2025, kemudian dilanjutkan pada April, September, dan Oktober 2026. Salah satu perubahan penting sebelumnya adalah pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Frekuensi reshuffle tersebut menjadi perhatian karena pergantian pejabat dalam waktu relatif singkat berpotensi memerlukan penyesuaian kembali terhadap program dan koordinasi antarkementerian.
Di sisi lain, perombakan kabinet juga merupakan mekanisme yang dapat digunakan Presiden untuk mengevaluasi kinerja dan menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan pembangunan.
Kinerja Kabinet Baru Jadi Perhatian Publik
Reshuffle ketujuh ini menjadi momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas. Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas politik, tetapi juga kemampuan kabinet menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang terukur.
Sejumlah sektor strategis, seperti ekonomi, energi, pendidikan, kesehatan, pangan dan keamanan, membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar target pembangunan dapat tercapai.
Perhatian publik kini tertuju pada kinerja para pejabat yang baru dilantik, termasuk efektivitas pembagian tugas, realisasi anggaran, kualitas pelayanan publik serta konsistensi kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan reshuffle tidak hanya diukur dari perubahan susunan kabinet atau keseimbangan politik di lingkungan pemerintahan. Capaian program, efisiensi anggaran dan dampak kebijakan terhadap masyarakat akan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi hasil perombakan kabinet tersebut.
SR – Lesly Waluyo
Sumber: BBC News Indonesia, laporan 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo reshuffle kabinet ketujuh kalinya, tapi kenapa dianggap belum efektif dan efisien?
