Jumat, November 20, 2026
Google search engine
BerandaDaerahPerampasan Aset Disahkan, Kini Saatnya Menguji Keberanian Negara Melawan Korupsi Besar

Perampasan Aset Disahkan, Kini Saatnya Menguji Keberanian Negara Melawan Korupsi Besar

SARANARAKYAT – Setelah hampir 18 tahun bergulir di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Keputusan ini bukan sekadar keberhasilan legislasi. Di balik ketukan palu DPR, tersimpan pertanyaan politik yang jauh lebih besar: mengapa instrumen hukum yang begitu penting untuk memburu kekayaan hasil kejahatan harus menunggu hampir dua dekade untuk mendapatkan persetujuan parlemen?

Apakah selama ini negara memang belum memiliki kesiapan politik, hukum, dan kelembagaan untuk menghadapi persoalan perampasan aset? Ataukah terdapat persoalan kepentingan dan tarik-menarik kekuasaan yang membuat agenda ini berjalan begitu lambat?

Pertanyaan tersebut penting karena korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum oleh individu. Korupsi juga berkaitan dengan kekuasaan, akses terhadap sumber daya negara, jaringan kepentingan ekonomi, dan kemampuan sebagian pihak menyembunyikan hasil kejahatan.

Kini DPR telah mengambil keputusan. Tetapi pengesahan undang-undang bukan akhir dari pertarungan melawan korupsi. Justru babak sesungguhnya baru dimulai.

18 TAHUN MENUNGGU: KEMENANGAN POLITIK ATAU KOREKSI ATAS KELAMBANAN NEGARA?

Perjalanan panjang RUU Perampasan Aset sejak 2008 memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan secepat tuntutan masyarakat.

Selama bertahun-tahun, publik menyaksikan berbagai perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar. Ada yang melibatkan pejabat, pengusaha, korporasi, hingga jaringan kepentingan yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik.

Namun, penghukuman terhadap pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan mengembalikan kekayaan negara.

Dalam banyak perkara, persoalan justru muncul ketika aset telah dialihkan, disamarkan, dipindahkan melalui transaksi berlapis, atau ditempatkan atas nama pihak lain.

Karena itu, RUU Perampasan Aset sejak lama dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Pengesahannya sekarang patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh menghapus kewajiban untuk mengevaluasi mengapa negara membutuhkan waktu begitu panjang untuk mengambil keputusan politik tersebut.

Dalam demokrasi, parlemen bukan hanya lembaga pembentuk undang-undang. DPR juga memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan bahwa kepentingan publik tidak dikalahkan oleh lambannya proses legislasi.

PUAN MENEGASKAN BUKAN KARENA DESAKAN, TETAPI PUBLIK BERHAK MENILAI

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa persetujuan RUU Perampasan Aset bukan dilakukan karena desakan atau paksaan pihak mana pun, melainkan setelah melalui proses pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

BACA JUGA  Prabowo Reshuffle Kabinet 7 Kali, Sejumlah Posisi Strategis Berganti, Ada Apa?

DPR juga menyampaikan bahwa proses pembahasan telah melibatkan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja di 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.

Panja menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sementara rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.

Fakta tersebut menunjukkan adanya proses legislasi yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, pernyataan bahwa pengesahan bukan karena tekanan publik tidak berarti peran masyarakat menjadi tidak penting.

Justru dalam demokrasi, desakan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, organisasi antikorupsi, dan media merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap lembaga negara.

Publik tidak perlu diposisikan sebagai pihak yang berhadapan dengan DPR. Sebaliknya, tekanan untuk mempercepat pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal kepentingan nasional.

Yang harus diuji sekarang bukan siapa yang paling berjasa mengesahkan undang-undang tersebut, melainkan apakah seluruh kekuatan politik bersedia mendukung penerapannya secara konsisten.

PERTARUHAN POLITIK: BERANIKAH NEGARA MENYENTUH KEKAYAAN DI LINGKARAN KEKUASAAN?

Inilah pertanyaan paling sensitif sekaligus paling penting.

Pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya menyasar pelaku yang tidak memiliki pengaruh politik, sementara jaringan ekonomi dan kekuasaan yang terbukti terlibat justru sulit disentuh.

Korupsi berskala besar sering kali tidak berdiri sendiri. Di belakang suatu perkara dapat ditemukan hubungan antara pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, perusahaan, perantara transaksi, dan penerima manfaat akhir.

Karena itu, keberhasilan undang-undang ini harus diukur dari keberanian negara menelusuri aset siapa pun yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, afiliasi politik, ataupun kekuatan ekonomi.

Tidak boleh ada perlakuan istimewa.

Namun, ketegasan juga harus disertai pembuktian yang sah. Kekayaan besar, hubungan politik, atau kedekatan dengan pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Di sinilah independensi aparat penegak hukum dan pengadilan menjadi sangat menentukan.

Undang-undang ini tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu. Sebaliknya, undang-undang ini juga tidak boleh dijadikan senjata untuk menghancurkan lawan politik.

HABIBUROKHMAN MENJAMIN PENGAWASAN, TETAPI SIAPA MENGAWASI PENGAWAS?

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan bahwa regulasi ini telah dilengkapi mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

BACA JUGA  Wow! Talented Nigerian Artists Trying to Reduce Global Pollution

Salah satu pengaturan penting adalah pembentukan badan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR.

DPR juga mengarahkan pembentukan badan pengelola perampasan aset yang dipisahkan dari aparat penegak hukum.

Secara politik dan kelembagaan, pemisahan tersebut penting untuk menghindari konflik kepentingan. Aparat yang menangani perkara tidak seharusnya sekaligus menjadi pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan aset hasil perampasan.

Namun, muncul pertanyaan lanjutan: bagaimana memastikan badan pengawas benar-benar independen?

Apakah proses penunjukannya transparan? Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Apakah masyarakat dapat mengakses laporan pengelolaan aset? Dan bagaimana jika justru terdapat penyimpangan di dalam lembaga yang bertugas mengawasi?

Jangan sampai negara berhasil mengambil aset dari pelaku kejahatan, tetapi kemudian menciptakan ruang baru bagi penyimpangan dalam pengelolaannya.

KPK BELUM LANGSUNG MEMBERIKAN PENILAIAN FINAL: IMPLEMENTASI MENJADI UJIAN

Perkembangan menarik muncul setelah persetujuan DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut, terutama ketentuan yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset.

KPK juga menyadari adanya diskursus publik mengenai pengaturan kekayaan tidak wajar penyelenggara negara yang tidak dimasukkan dalam regulasi tersebut.

Sikap KPK ini memperlihatkan bahwa persetujuan politik di parlemen belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan implementasi.

Di sisi lain, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah segera menuntaskan aturan pelaksana dan penataan kelembagaan agar pelaksanaan undang-undang tidak tertunda.

Artinya, pemerintah tidak boleh menjadikan pengesahan ini sebagai akhir pekerjaan. Regulasi turunan, pembentukan lembaga, kesiapan sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan aset harus segera dipersiapkan.

GRPKN DAN HAK PUBLIK MENGAWASI KEUANGAN NEGARA

Dalam konteks pengawasan publik, pengesahan UU Perampasan Aset juga membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengawal pemulihan keuangan negara.

Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN) memandang bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan mengungkap dugaan penyimpangan dan mendorong proses hukum terhadap pelakunya.

Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana aset hasil tindak pidana ditelusuri, disita, dikelola, dirampas berdasarkan putusan atau mekanisme pengadilan yang berlaku, hingga akhirnya dikembalikan kepada negara atau korban.

Transparansi tersebut menjadi penting agar tidak muncul persoalan baru setelah aset berada dalam penguasaan negara.

BACA JUGA  Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Ijazah Jokowi Informasi Terbuka.

Pengawasan publik harus diarahkan pada keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan efektivitas pemulihan kerugian negara, tanpa mengambil alih kewenangan penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

Sebab, uang dan kekayaan negara pada hakikatnya berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.

UJIAN PEMERINTAH PRABOWO: BERANI MEMBERANTAS KORUPSI TANPA PILIH KASIH?

Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak berhenti sebagai produk politik parlemen, tetapi benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif.

Keberanian politik pemerintah akan terlihat dari kesediaannya membangun kelembagaan yang independen, menjamin transparansi pengelolaan aset, dan mendukung aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi.

Lebih jauh, pemerintah harus membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal perlindungan berdasarkan kedekatan politik ataupun kepentingan ekonomi.

Apabila undang-undang ini hanya diterapkan secara selektif, maka kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi justru dapat semakin melemah.

Sebaliknya, jika diterapkan secara profesional, transparan, dan adil, regulasi ini berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola negara.

PENUTUP: JANGAN BIARKAN 18 TAHUN PENANTIAN BERAKHIR MENJADI KEMENANGAN SIMBOLIS

DPR telah mengambil keputusan setelah 18 tahun perjalanan legislasi. Itu merupakan langkah penting.

Namun, sejarah tidak akan menilai keberhasilan pemberantasan korupsi hanya dari berapa banyak undang-undang yang disahkan atau berapa banyak pernyataan politik yang disampaikan.

Sejarah akan mencatat apakah negara benar-benar mampu mengembalikan kekayaan yang dirampas dari kepentingan rakyat.

Kini pertaruhan sesungguhnya berada di tangan pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, dan seluruh institusi pengawas.

Beranikah negara menelusuri aset yang terbukti berasal dari tindak pidana, sekalipun jejaknya mengarah kepada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik?

Beranikah aparat bekerja tanpa pandang bulu?

Dan yang tidak kalah penting, beranikah pemerintah membuka pengelolaan aset hasil perampasan kepada pengawasan publik?

Setelah 18 tahun menunggu, rakyat tidak membutuhkan kemenangan simbolis. Rakyat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar mampu mengalahkan kepentingan kekuasaan,sebab, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda politik pemerintah atau parlemen. Ini adalah kewajiban negara untuk mengembalikan hak rakyat. https://www.saranarakyat.com – Evert Nunuhitu – Ketua Umum Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN).

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments