Pandangan Pemerhati Kebijakan Publik atas Pernyataan Airlangga Hartarto dan Wacana Ekspor Satu Pintu melalui Danantara.
Saranarakyat.com: Wawancara Khusus dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat peduli Keuanga Evert Nunuhitu.
Pertanyaan:
Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa daerah memegang peranan penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Apakah pandangan itu realistis?
Jawaban:
Secara teori ekonomi regional, pernyataan itu benar. Tidak mungkin Indonesia tumbuh tinggi kalau daerah-daerah utamanya melemah. Pertumbuhan nasional memang merupakan agregasi pertumbuhan daerah. Karena itu, dorongan hilirisasi di Maluku Utara, Sulawesi, atau Kalimantan memang bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru.
Tetapi masalahnya bukan pada logika “daerah sebagai motor ekonomi”. Masalah utamanya adalah target 8 persen itu sendiri. Di sinilah optimisme pemerintah mulai berbenturan dengan realitas struktural ekonomi Indonesia.
Selama hampir 20 tahun terakhir, ekonomi Indonesia relatif stagnan di kisaran 5 persen. Bahkan pada masa booming komoditas dan konsumsi domestik yang sangat kuat sekalipun, kita tidak pernah mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 6 persen secara konsisten. Jadi kalau sekarang pemerintah berbicara 8 persen, itu bukan sekadar soal kerja lebih keras. Itu membutuhkan perubahan struktur ekonomi secara fundamental.
Pertanyaan:
Lalu bagaimana Anda melihat hubungan target 8 persen dengan kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara?
Jawaban:
Di situlah kontradiksi besarnya muncul.
Pertumbuhan 8 persen membutuhkan ekonomi yang fleksibel, cepat, kompetitif, dan sangat terbuka terhadap dinamika pasar global. Tetapi kebijakan ekspor satu pintu justru bergerak ke arah sentralisasi kontrol perdagangan.
Target 8 persen membutuhkan desentralisasi energi ekonomi. Ekspor satu pintu justru memperbesar sentralisasi keputusan ekonomi.
Kalau pemerintah ingin ekonomi tumbuh sangat cepat, maka dunia usaha membutuhkan ruang bergerak yang luas: akses pasar yang cepat, kepastian kontrak, efisiensi logistik, fleksibilitas pricing, dan minim intervensi administratif.
Tetapi ketika ekspor mulai dipusatkan melalui satu kanal atau lembaga dominan, maka keputusan bisnis berpotensi menjadi lebih birokratis.
Ini bukan sekadar isu teknis ekspor. Ini menyangkut filosofi arah ekonomi Indonesia ke depan.
Pertanyaan:
Pemerintah berargumen bahwa ekspor satu pintu diperlukan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dan menjaga devisa. Bukankah itu strategis?
Jawaban:
Dalam jangka pendek mungkin terlihat strategis. Negara ingin mengendalikan arus devisa, memperkuat bargaining position, dan memastikan hilirisasi tidak hanya menguntungkan pihak asing.
Tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi justru lahir dari kompetisi pasar yang sehat, bukan dari konsentrasi kontrol.
China tumbuh agresif karena membuka ruang besar bagi kawasan industri dan eksportir untuk bersaing global. Vietnam melesat karena integrasi cepat dengan rantai pasok dunia. Keduanya memang memiliki kontrol negara yang kuat, tetapi tidak memonopoli seluruh jalur perdagangan.
Kalau terlalu tersentralisasi, risiko yang muncul justru besar; birokrasi bertambah, keputusan bisnis melambat, fleksibilitas eksportir berkurang, bahkan potensi rente ekonomi meningkat.
Semakin besar kontrol terpusat terhadap ekspor, semakin besar pula potensi munculnya oligarki baru dalam distribusi akses perdagangan. Dan itu berbahaya bagi daya saing jangka panjang.
Pertanyaan:
Apakah Anda melihat pemerintah terlalu fokus pada angka pertumbuhan?
Jawaban:
Saya kira iya. Pemerintah tampak semakin terpesona pada simbol angka 8 persen, padahal problem utama Indonesia justru kualitas pertumbuhan. Karena pertumbuhan tinggi tidak otomatis berarti ekonomi sehat.
Daerah berbasis nikel memang mencatat lonjakan PDRB luar biasa. Tetapi pertanyaannya: apakah pertumbuhan itu menciptakan kelas menengah baru? Apakah daya beli masyarakat naik merata? Apakah UMKM lokal tumbuh? Apakah ketergantungan terhadap komoditas berkurang? Belum tentu!.
Banyak pertumbuhan berbasis ekstraktif hanya menghasilkan “kemewahan statistik”. Angka ekonomi melonjak karena proyek smelter dan harga komoditas, tetapi efek pemerataannya terbatas.
Ketika harga nikel jatuh atau investasi melambat, pertumbuhan bisa langsung terkoreksi tajam. Karena itu, mengejar 8 persen tanpa memperkuat manufaktur nasional sebenarnya berisiko melahirkan ekonomi yang rapuh.
Pertanyaan:
Padahal pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama pertumbuhan.
Jawaban:
Hilirisasi memang penting. Tetapi hilirisasi bukan mantra ajaib.
Kalau hilirisasi hanya berhenti pada smelter dan ekspor semi-olah, maka Indonesia tetap berada dalam jebakan ekonomi berbasis komoditas. Nilai tambah memang naik, tetapi transformasi industrinya belum tentu terjadi.
Negara yang berhasil tumbuh tinggi biasanya memiliki manufaktur kuat, inovasi teknologi, produktivitas tenaga kerja tinggi, dan kelas menengah yang terus membesar. Indonesia justru sedang menghadapi tekanan di sektor-sektor itu.
Industri tekstil terpukul. PHK meningkat. Daya beli kelas menengah melemah. Produktivitas stagnan. Sementara impor murah terus menekan industri domestik.
Dalam kondisi seperti itu, target 8 persen terlihat lebih sebagai target politik dan alat mobilisasi birokrasi daripada proyeksi ekonomi yang benar-benar probable dalam jangka pendek.
Pertanyaan:
Apakah artinya target 8 persen mustahil dicapai?
Jawaban:
Tidak mustahil secara teori. Tetapi sangat sulit dengan struktur ekonomi sekarang.
Kalau Indonesia mampu tumbuh stabil di kisaran 5,5–6 persen dengan kualitas yang baik—manufaktur menguat, pengangguran turun, kelas menengah tumbuh, produktivitas naik, dan ketimpangan terkendali—itu sebenarnya sudah pencapaian besar.
Karena ukuran keberhasilan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi angka pertumbuhan diumumkan pemerintah. Yang lebih penting adalah:
apakah ekonomi itu tahan krisis, apakah manfaatnya dirasakan masyarakat luas, dan apakah fondasinya cukup kuat menghadapi gejolak global.
Sebab negara bisa saja tumbuh tinggi di atas kertas, tetapi tetap rapuh di bawah permukaan.
SR – Martha Widyani
